Mudik dan Timpangnya Kota-kota Kita

Oleh: Nurulitha Andini Susetyo

Lebaran 2022 telah usai. Warga kembali berbondong-bondong kembali dari kampung halamannya menuju kota tempat mereka tinggal dan bekerja. Setelah 2 tahun pemerintah melarang untuk mudik akibat pandemi COVID-19, akhirnya lebaran tahun ini banyak warga yang bisa melepas kerinduannya dengan keluarga yang jauh di sana.

Gambar 1. Antrian Pemudik di Gerbang Tol Palimanan

Simak, Ini Syarat dan Aturan Lengkap Mudik Lebaran 2022 Halaman all -  Kompas.com

Sumber: Purnomo, 2022 1

Tradisi mudik memang sangat identik dengan perayaan hari raya Idul Fitri. Entah sejak kapan warga kita memulai kebiasaan mudik menjelang lebaran. Di tahun 2022 saja, PT. Jasa Marga selaku pengelola jalan tol mencatat bahwa terdapat 1,7 juta kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek untuk mudik. Kementerian Perhubungan juga menyatakan bahwa secara total terdapat 5,18 juta penumpang mudik untuk lebaran tahun ini.2 Angka ini lebih kecil sebesar 7% jika dibandingkan dengan total penumpang di periode yang sama untuk lebaran di tahun 2019. Namun tetap saja, mengatur pergerakan lebih dari 5 juta orang bukan lah perkara yang mudah. 

Romantisme mudik ke kampung halaman ini menyiratkan persoalan pembangunan yang nyata di depan mata, yaitu ketimpangan. Mobilitas warga kota-kota besar ke desa-desa atau kota kecil menunjukkan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, masih menjadi pilihan bagi warga untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga memaksa mereka untuk berpindah tempat tinggal. Kota-kota kecil yang mereka tinggali tidak memberikan berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya serta tidak memiliki fasilitas publik yang memadai. Pilihannya menjadi satu, yaitu pindah dan mencari pekerjaan di kota-kota besar. 

Tentu saja migrasi warga atau proses urbanisasi tersebut tidak bisa dicegah atau dilarang. Namun, jika ketergantungan akan kota besar ini semakin tinggi, maka lambat laun desa-desa akan ditinggal penduduk usia muda dan menyisakan penduduk lanjut usia (ageing population). Akibatnya, kesenjangan antara kota dan desa semakin tinggi, karena desa tidak lagi produktif secara ekonomi. 

Salah satu penyebab timpangnya distribusi pendapatan dan kegiatan ekonomi –yang mendorong terjadinya mudik—adalah lemahnya keterkaitan antara desa-kota (Fauzi (2010) dalam Yandri (2015)).3 Hubungan desa dan kota tidak lagi saling menguntungkan, bahkan cenderung eksploitatif. Sumber daya di perdesaan, termasuk manusianya, banyak yang tersedot ke kota. Timbal balik yang diberikan warga kota, misalnya melalui remitansi, juga belum mampu mengangkat ekonomi dan kesejahteraan warga desa secara layak.

Tentu mudik merupakan suatu bentuk fenomena tahunan yang kerap dinantikan masyarakat kita. Boleh jadi, jika kota-kota kita tidak [begitu] timpang, angka pemudik akan berkurang, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan berbagai fasilitas publik yang memadai dan lengkap. Namun demikian, apalah arti lebaran tanpa adanya mudik, karena sejatinya momen ini lebih dari sekedar pulang kampung.

1https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/04/141500565/simak-ini-syarat-dan-aturan-lengkap-mudik-lebaran-2022?page=all

2https://dephub.go.id/post/read/puncak-arus-mudik-terjadi-pada-h-2-hingga-h-1,-pemudik-pada-angkutan-penyeberangan-tertinggi

3https://mediaindonesia.com/opini/5550/mudik-migrasi-dan-ketimpangan-wilayah

MSD 10: Mewujudkan Pengelolaan Sampah yang Cerdas dan Berkelanjutan di Jakarta

Oleh: Marsa Aulianisa

Salah satu kegiatan yang secara rutin diselenggarakan oleh RuangWaktu sejak 2021 lalu adalah rangkaian kegiatan Multi-Stakeholder and Policy Dialogue (biasa disingkat MSPD) dalam konsorsium bersama HukumOnline sebagai bagian dari The Smart Change Project. MSPD merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk diskusi (atau dialogue) antar pemangku kepentingan dengan berbagai tema-tema pembangunan di DKI Jakarta.

Tema-tema tersebut diangkat berdasarkan 7 Pilar Jakarta Smart City, yakni Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Branding, serta Smart Governance. Berangkat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Jakarta, MSPD diharapkan dapat menampung masukan dari seluruh partisipan yang hadir dan menghasilkan beberapa inisiatif bersama serta masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang nantinya akan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi pengembangan Jakarta Smart City kedepannya. 

MSD 10 zoom screenshot.

Pada tanggal 30 dan 31 Maret 2022, Multi-Stakeholder Dialogue ke-10 yang mengangkat tema Pengelolaan Sampah sebagai bagian dari pilar Smart Environment telah berhasil diselenggarakan. Sesi dialog kali ini menghadirkan dua narasumber di bidang pengelolaan sampah, yakni Hana Nur Auliana selaku Head of Communication and Engagement dari Waste4Change serta Mahario Ady Saiman selaku Education and Campaign Division dari Jakarta Osoji Club. Keduanya menyampaikan kondisi, tantangan serta suka duka pengelolaan sampah di Jakarta dari sudut pandang pihak swasta dan juga komunitas sebagai bagian dari masyarakat.

Dari pemaparan keduanya, diketahui bahwa saat ini kita sudah memiliki teknologi, peralatan, serta banyaknya peraturan penunjang lain yang cukup mumpuni dalam memenuhi upaya pengelolaan sampah. Akan tetapi, persoalan kemudian terletak pada tata kelola kelembagaan serta sistem yang perlu dibenahi. Tidak hanya di Jakarta, melainkan di banyak kota besar di Indonesia. Misalnya dalam hal penegakkan aturan, penindakan atas pelanggaran belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga menghambat implementasi atas peraturan yang sudah ada.

Masih dari sistem tata kelola kelembagaan yang masih perlu dibenahi, saat ini tanggung jawab pengelolaan sampah juga masih banyak dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen. Padahal produsen juga harus mendapatkan porsi pengelolaan sampah dengan mengurangi atau melakukan transisi dari kemasan tidak ramah lingkungan, serta mengumpulkan kembali dan mendaur ulang kemasan yang dihasilkan. Untuk itu, inovasi dan partisipasi dari sektor swasta dalam pengelolaan sampah perlu terus didorong agar mengurangi jumlah timbulan sampah dan meningkatnya daya pengelolaan sampah secara keseluruhan. 

Sementara itu dalam paparannya, Ady Saiman menekankan bahwa pengelolaan sampah yang belum menjadi budaya dari masyarakat itu sendiri juga menjadi hambatan. Budaya peduli sampah dalam komunitas masih belum terwujud dengan baik, sehingga upaya individu dalam mengelola sampah secara ideal masih belum dapat memberikan dampak secara maksimal. Rendahnya kepedulian masyarakat merupakan cerminan dari buruknya edukasi dan pendidikan terkait kepedulian lingkungan dan aturan-aturan yang ada. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari peserta diskusi pada hari ke-2.

Dalam mewujudkan pengurangan jumlah timbulan sampah rumah tangga, mindset pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pribadi perlu ditanamkan kepada sebagian besar masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa 61% sumber sampah di DKI Jakarta setiap harinya berasal dari sampah rumah tangga, sementara 72% masyarakat Indonesia dalam suatu survey dinilai tidak peduli dengan persoalan terkait sampah. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan pengelolaan sampah yang saat ini masih diabaikan oleh masyarakat tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemberdayaan komunitas juga dapat menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan kepedulian atas lingkungan hidup dan budaya tertib dalam mengelola sampah.

Isu tata kelola kelembagaan serta kebiasaan masyarakat yang masih sering mengabaikan persoalan lingkungan termasuk sampah tentu bukan hal yang mudah untuk diatasi. Namun sesuai dengan konsep multi-stakeholder, diharapkan rangkaian dialog ini dapat membuka mata para pemangku kepentingan bahwa mereka tidak sedang bekerja sendiri. Ada banyak involved stakeholder lain di luar sana yang juga sedang bekerja untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengerti potensi dan peran masing-masing sehingga mereka dapat bekerjasama dalam menangani persoalan pengelolaan sampah yang cerdas dan berkelanjutan untuk Jakarta yang lebih baik kedepannya.

Penataan PKL yang Pantas Dicontoh

Hari ini saya memenuhi rasa ingin tahu tentang penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar kompleks Kementerian PUPR. Sudah lama ingin ke sana karena sempat lihat ketika masih dibangun.

Sekitar 70+ PKL yang semula memenuhi trotoar dan jalur lambat secara kurang tertata di area itu dibuatkan tempat “melayang” (dinamakan “kalayang”) sehingga ruang bawah masih bisa untuk pejalan kaki dan jalur lambat dan lain-lain.

Selama pembangunan, para PKL itu ditempatkan sementara tidak jauh dari lokasi ini. Berdasarkan obrolan santai dengan beberapa pedagang tadi, mereka sempat mendapat pelatihan memasak masakan higienis, kebersihan dll, selama 3 hari di sebuah hotel terkenal. Mereka pun harus memenuhi tata tertib yang ada.

Fasilitas ini terjaga kebersihannya, ada toilet dan tempat cuci tangan. Pada saat ini semua masih gratis kecuali listrik. Mereka belum tahu apakah di kemudian hari mereka harus bayar. Tapi mereka senang dengan fasilitas baru ini. Resminya hanya buka Senin sampai Jumat, tapi alhamdulillah tadi saya dan bojo bisa mencicipi mie ayam Madura yang enak.

Keluhan bahwa pada hujan angin terkadang terjadi tampias sudah disampaikan ke Menteri PUPR dan kabarnya akan ada upaya mengatasinya.

Di seberang juga terdapat deretan warung yang sudah tertata dengan bantuan Kementerian ATR. Walau tidak semegah yang dibangun PUPR, namun tetap pantas diapresiasi. Saya dengar kompleks Kemenhub juga sedang membangun fasilitas yang sama.

Pendekatan humanis seperti ini memang pantas dicontoh oleh kompleks-kompleks perkantoran lain, baik pemerintah maupun swasta. Selain “nguwongke” para PKL yang memang berhak hidup layak juga dapat memenuhi kebutuhan karyawan yang tidak bisa setiap hari makan di resto/cafe mahal yang umumnya ada di dalam gedung kantor. Kota pun menjadi semakin indah.