Jelajahi Wawasan.

Pada 20 Januari 2025, Amerika Serikat – dan by extention dunia – resmi memiliki pemimpin baru yang dikenal bersifat impulsif dan tidak mudah ditebak arahnya, meskipun sebelumnya sudah pernah menjadi presiden AS. Banyak yang mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa dipastikan dari Presiden Donald Trump adalah ketidakpastian apa yang akan dilakukan, yang tentunya akan mempengaruhi dunia, mengingat masih besarnya pengaruh AS di dunia.

Walau ketidakpastian selalu ada di setiap saat, namun kembalinya Presiden Trump diperkirakan akan menambah tingkat ketidakpastian dunia yang memang sedang berubah sangat cepat akibat dari berbagai faktor lain. Filsuf kontemporer Noam Chomsky dalam beberapa kesempatan menyampaikan kekhawatiran akan runtuhnya masyarakat yang terorganisasi (organized society) akibat ketidakpedulian individu, korporasi, atau pemerintah terhadap permasalahan bersama, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial-ekonomi, dan lain-lain.

Padahal ketimpangan sosial ekonomi yang terus meningkat dikhawatirkan bakal memicu ketidakstabilan, sebagaimana yang pernah diingatkan oleh ekonom Joseph Stiglitz dan Thomas Piketty. Sementara itu, sejarawan Yuval Noah Harari serta banyak pengamat lain mengulas berbagai disrupsi yang tidak mudah diantisipasi sebagai akibat perkembangan teknologi.

Banyak faktor lain yang juga berkontribusi pada peningkatan ketidakpastian. Persaingan hegemoni politik, ekonomi, dan teknologi antara Barat yang dipimpin AS dan Tiongkok yang berusaha menggandeng negara-negara berkembang yang gerah dengan dominasi Barat telah membuat dunia semakin terkotak-kotak. Perang Ukraina-Rusia serta kekerasan di Timur Tengah juga meningkatkan ketidakpastian global akibat aksi saling boikot dan memberi sanksi yang membuat dunia semakin terbelah.

Di sisi lain, penerapan standar ganda oleh pihak Barat dalam menggunakan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia, penghormatan atas kedaulatan negara, serta pemakaian label genosida justru melemahkan nilai-nilai pengikat (binding values) yang seharusnya menjadi pondasi dalam tata kelola interaksi antarbangsa.

Semua hal di atas menandai transisi yang rentan (fragile transition) dari dunia yang unipolar ke dunia multipolar yang memiliki beberapa kutub kekuatan relatif seimbang. Transisi yang rentan ini menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang tinggi. Situasi yang menyulitkan kita semua—baik individu, organisasi, korporasi maupun negara—terjadi karena pada umumnya kita membutuhkan stabilitas dan kepastian untuk melangkah maju. Kondisi ini membuat prediksi menjadi tidak mudah untuk dilakukan karena perubahan mendatang bakal lebih cepat dan tidak terduga dibanding sebelumnya.

Empat situasi ketidakpastian

Dalam situasi seperti ini, ada baiknya kita melongok sejenak ke sebuah artikel klasik yang berjudul “Coping with Uncertainty in Planning” di Journal of American Planning Association vol. 51, 1985, yang ditulis oleh Profesor Karen Christensen dari University of California, Berkeley. Artikel itu membagi situasi perencanaan ke dalam empat kategori yang disusun dalam sebuah kuadran.

Situasi pertama adalah yang paling ideal dan serba pasti karena para pihak mempunyai kesepakatan tentang tujuan bersama maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut. Situasi seperti ini sering ditemui pada “zaman normal”, yaitu para perencana dan pengambil keputusan tinggal melakukan proses rasional (rational process).

Situasi kedua terjadi ketika tujuan sudah disepakati para pihak tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut belum diketahui. Dalam situasi ini, langkah yang diambil sering kali bersifat coba-coba (trial and error) untuk mencari tahu cara yang paling tepat dalam mencapai tujuan.

Situasi ketiga terjadi ketika tidak ada kesepakatan tentang tujuan bersama tetapi terdapat aturan main untuk menyatukan tujuan yang berbeda-beda. Prosesnya adalah tawar-menawar (bargaining process) atau musyawarah untuk mufakat (consensus building). Ada kalanya situasi ini memerlukan mediator yang dipercaya oleh para pihak.

Situasi keempat merupakan keadaan yang paling tidak diinginkan karena tidak ada kesepakatan tentang tujuan maupun mekanisme untuk bekerja sama. Contoh di tingkat global, apakah kita semua ingin dunia yang multipolar atau unipolar? Kemungkinan besar tidak akan pernah ada kesepakatan tentang hal ini karena yang terjadi adalah pertempuran hegemoni. Andaipun warga dunia bisa bersetuju tentang hal itu, kita masih harus tahu dan sepakat cara mewujudkannya. Apakah melalui pendekatan demokratis, meritokratis, atau autokratis?

Situasi serba tidak pasti seperti ini berpotensi menimbulkan kekacauan jika tidak disikapi dengan tepat. Christensen menyarankan langkah-langkah gradual untuk mencari keteraturan (search for order). Kesepakatan harus dibangun secara bertahap agar tidak terjadi kesepakatan pradini (premature consensus) atau ketergesaan langkah (premature programming). Jika hal itu terjadi, maka kesepakatan akan mudah runtuh dan kembali ke situasi serba tidak pasti.

Situasi saat ini

Saat ini, secara umum boleh dikatakan kita belum masuk ke situasi keempat. Namun berbagai perkembangan ekonomi-politik dan teknologi berpotensi membawa kita semua ke situasi yang serba tidak pasti, meski tidak sama di semua tingkatan.

Di tingkat global, ketidakpastian terasa lebih tinggi daripada di tingkat nasional maupun lokal. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan pemerintahan tunggal di tingkat global sehingga tatanan yang telah dibangun mudah diterobos atau diabaikan. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), misalnya, sudah tidak efektif karena banyak anggotanya yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibangun. Pengenaan tarif secara sepihak oleh AS kepada produk-produk Tiongkok, yang kemudian mengundan tindakan balasan, tentu melanggar aturan WTO.

Di arena politik, Perserikatan Bangsa Bangsa menjadi kurang efektif ketika ada anggota yang “mbalelo” mengabaikan keputusan Majelis Umum yang memang tidak mengikat. Dewan Keamanan yang memiliki kekuatan pemaksa (enforcing power) justru terbelit saling veto sesama anggota tetap. Sialnya, saat ini kita juga tidak memiliki pemimpin dunia yang karismatik dan kuat yang mampu mengajak para pihak untuk mencari titik temu.

Di tingkat nasional, ketidakpastian mulai berkurang dengan mulai berjalannya pemerintahan baru. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun sudah dimusyawarahkan sehingga publik dapat melihat arah kebijakan umum lima tahun ke depan. Meski demikian, kebijakan turunan dan pelaksanaan di lapangan masih menyisakan tanda tanya. Persaingan kuasa dan pengaruh di balik layar antar anggota koalisi juga meningkatkan ketidakpastian. Kondisi nasional pun tidak dapat lepas dari situasi global yang masih serba tidak pasti.

Di tingkat lokal, ketidakpastian dari sisi pemerintahan masih lebih tinggi dalam jangka dekat meski sebagian besar hasil pilkada dan visi-misi kepala daerah terpilih sudah dapat dilihat tanpa harus menunggu formalisasi visi-misi tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Persaingan kuasa dan pengaruh di balik layar juga terjadi di tingkat lokal. Dan ini menambah ketidakpastian.

Bagaimana dengan aktor non-pemerintah? Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor dengan sumber daya kecil dan menengah selain berusaha menggapai apa yang mudah diraih (low-hanging fruits). Namun, jika kepentingan-kepentingan individual ini tidak dikendalikan untuk menjaga kepentingan bersama (common interests), apalagi jika diwarnai oleh sikap EGP (“emangnyé gué pikirin”), maka dapat terjadi apa yang oleh ekolog Garret Hardin (1968) disebut sebagai “tragedy of the common”—hancurnya ruang/barang publik akibat semua pihak hanya mementingkan diri sendiri.

Aktor non-pemerintah yang bersumber daya besar, baik berupa uang atau pengaruh, memiliki kemampuan untuk mengubah situasi, baik secara langsung oleh tindakan sendiri atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jika yang terjadi adalah proses di belakang atau bahkan ilegal, maka hal ini justru akan menambah ketidakpastian bagi masyarakat luas. Contoh, masyarakat bertanya-tanya mengapa impor suatu komoditas tertentu terjadi padahal tidak ada kelangkaan komoditas terkait sehingga produsen domestik dirugikan.

Kemajuan teknologi yang biasanya memberikan solusi kali ini juga sekaligus menimbulkan tanda tanya besar. Kita masih belum tahu secara pasti apa atau bagaimana konsekuensi positif dan negatif dari kecerdasan buatan (artificial intelligence – AI) yang semakin hari semakin pintar dan cepat terus belajar secara mandiri (machine learning). AI pun mudah diakses oleh masyarakat luas.

Lantas bagaimana?

Tentu kita tidak boleh pasrah pada ketidakpastian. Kita harus melakukan apa saja yang masih dalam kendali kita. Sedangkan terkait hal-hal yang di luar kendali, kita harus siap mengambil sikap antisipatif dan beradaptasi.

Saran yang sering kali diberikan kepada individu dalam menavigasi ketidakpastian adalah menjaga agar selalu terinformasi tanpa harus terbanjiri informasi yang tidak perlu, belajar terus-menerus untuk meningkatkan keahlian, membangun ketangguhan, memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat, memperluas jaringan, menetapkan tujuan jangka pendek yang realistis (bisa dilengkapi dengan “Plan B”), dan lain-lain.

Kepada organisasi dan korporasi, saran yang sering kali diberikan adalah dengan membuat perencanaan skenario, mengembangkan manajemen risiko, membuat organisasi yang lincah (agile) dan inovatif, mendiversifikasi usaha, membangun ketangguhan rantai pasok, membangun kemitraan, serta selalu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Mengandalkan pasokan yang bersifat lokal umumnya dianggap lebih memberi kepastian daripada mengandalkan pasokan dari tempat lain, khususnya luar negeri. Semakin lokal semakin imun dari ketidakpastian global.

Membuat perencanaan skenario yang adaptif dan dinamis dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang berbeda juga sering kali disarankan kepada pemerintah, baik daerah maupun nasional, dalam menyikapi ketidakpastian yang tinggi. Selain sebaiknya berbasis skenario, rencana pembangunan (terutama yang berjangka menengah dan panjang) dan rencana tata ruang harus lebih terintegrasi. Jika mungkin disatukan.

Selain itu, pemerintah juga harus berupaya lebih keras untuk lebih partisipatif, efisien, dan efektif dalam menggunakan sumber daya publik. Basis ekonomi daerah juga perlu dibuat lebih beragam. Kemampuan daerah untuk siap menghadapi berbagai guncangan menjadi sangat krusial. Kebijakan harus jelas dan tegas tetapi juga sekaligus fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan situasi. Transparansi menjadi salah satu kunci dalam menyikapi ketidakpastian.

Dengan demikian, individu, organisasi, korporasi maupun pemerintah dapat menyikapi dengan baik situasi global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Kemiskinan di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Pada akhir tahun 2024, BPS merilis standar baru pengukuran garis kemiskinan yang diukur menggunakan Cost of Basic Need (CBN), yaitu pengeluaran di atas 21 ribu rupiah atau 595.242 rupiah kapita per bulan dianggap tidak miskin. Dalam rincian, Rp443.433 dialokasikan untuk kebutuhan makanan dan Rp151.809 untuk kebutuhan non-makanan.^[1]

Jika mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh World Bank, Indonesia termasuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas berdasarkan pendapatan nasional bruto tahun 2023, yaitu sebesar $4.870 atau setara sekitar Rp75,08 juta.^[2]

Kendati status Indonesia yang demikian, World Bank mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar kemiskinan menjadi $6,85 PPP* atau setara Rp38.000 per kapita per hari.^[3]

^{*Purchasing Power Parity (PPP) digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar}

Alih-alih mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mereka memilih untuk mengecilkan batas garis kemiskinan di Indonesia.

Jika mengacu pada standar kemiskinan World Bank, batas kemiskinan baru yang ditetapkan di Indonesia masih menggunakan standar garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan rendah.

Kenyataan kemiskinan di Indonesia memang memilukan. Namun, tidak seharusnya pemerintah tutup mata. Justru pendataan kemiskinan secara akurat dengan standar yang seharusnya membantu meningkatkan kelas Indonesia di mata dunia. Bahkan, jika pemerintah sungguh-sungguh menuntaskannya, maka target pertumbuhan ekonomi 8% hingga tahun 2029 pun niscaya tercapai.

Referensi

^[1] Muallifa, R. N. L. (2025, Januari 17). Kamu enggak masuk kategori miskin kalau punya pengeluaran Rp21.250 per hari, ini penjelasannya. liputan6.com. https://www.liputan6.com/hot/read/5884792/kamu-enggak-masuk-kategori-miskin-kalau-punya-pengeluaran-rp21250-per-hari-ini-penjelasannya

^[2] Lubis, R. B. (2024, Juli 15). Indonesia Pertahankan Status Negara Berpendapatan Menengah ke Atas di 2023. GoodStats. https://goodstats.id/article/indonesia-pertahankan-status-negara-berpendapatan-menengah-ke-atas-di-2023

^[3] Iswara, M. A., Izzati, R. A., & Indrio, V. T. (2023, Mei 24). Miskin menurut siapa? Solusi menaikkan garis kemiskinan Indonesia. The Conversation. https://theconversation.com/miskin-menurut-siapa-solusi-menaikkan-garis-kemiskinan-indonesia-204856

Pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sering kali dilakukan dengan mengorbankan ekologi

Seperti yang sedang banyak dibicarakan kini, vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor lingkungan, antaranya Harvey Moeis, Helena Lim, dan Mochtar Riza Pahlevi, beserta pelaku lainnya, menuai kecaman dari masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Akibat perbuatan mereka, negara merugi hingga Rp300 triliun—Rp271 triliun di antaranya adalah kerugian ekologi.^[1]

Bank Dunia menaksir kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim akan mencapai 2,5 hingga 7 persen dari PDB pada tahun 2100^[2]

Padahal, studi yang dilakukan oleh Pirmana dkk. (2021) menunjukkan bahwa biaya lingkungan Indonesia pada tahun 2010 sudah mencapai Rp915 triliun atau setara dengan 13% dari PDB saat itu.^[3]

Angka ini, yang dua kali lipat anggaran pembangunan infrastruktur, masih dianggap kecil mengingat keterbatasan data publik yang tersedia.

Pengesahan Omnibus Law pada tahun 2020 semakin melemahkan aturan lingkungan hidup

Beberapa ketentuan, seperti penghapusan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL dan batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, diubah dengan dalih efisiensi waktu dan biaya guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan percepatan degradasi lingkungan.^[4]

Belum lagi dengan isu akan dilakukannya ekspansi lahan perkebunan sawit. Dalam pernyataan Presiden Prabowo yang kontroversial akhir-akhir ini, disampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan deforestasi karena sawit pun memiliki daun (yang bisa menyerap karbon dioksida).^[5]

Memang betul adanya bila sawit bisa menyerap karbon dioksida. Namun, jika dibandingkan dengan kemampuan hutan dengan berbagai varietas tumbuhan di dalamnya, tentu hutan melakukannya dengan lebih baik.^[6]

Studi yang dilakukan oleh Koalisi Moratorium Sawit menyatakan bahwa sawit memiliki batas atas daya tampung optimal, yaitu 18,15 juta hektare.^[7]

Nyatanya, per tahun 2023, luas perkebunan sawit sudah mencapai 16,83 juta hektare.^[8] Jika ekspansi terus dilakukan, maka negara harus siap menerima kerugian ekonomi dan ekologi yang lebih besar. 

Terkait dengan deforestasi,

Ketika kita membicarakannya, ini bukan hanya tentang penyerapan karbon, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat adat, flora, dan fauna. Terlebih lagi, KLHK menegaskan bahwa sawit bukanlah tanaman hutan^[9] sehingga pilihan untuk membabat hutan (lagi) dan menggantikannya dengan sawit bukanlah keputusan yang bijak.

Kerugian ekologi sering kali masih terabaikan sebab dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang

Regulasi lingkungan perlu diperkuat, termasuk dengan pengganjaran para pelaku korupsi lingkungan, sebagai bagian dari pengedukasian kepada masyarakat bahwa kerusakan lingkungan bukanlah masalah sepele.

Referensi

^[1] Fika, D. R., & Trianita, L. (2025, January 2). Kejaksaan Agung Jelaskan Asal-Usul Kerugian Rp 300 Triliun dalam Korupsi Timah. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/kejaksaan-agung-jelaskan-asal-usul-kerugian-rp-300-triliun-dalam-korupsi-timah-1188740

^[2] Pirmana, V. (2022, February 14). Riset: biaya lingkungan Indonesia nyaris seribu triliun setahun, ini 10 besar penyebabnya. The Conversation. https://theconversation.com/riset-biaya-lingkungan-indonesia-nyaris-seribu-triliun-setahun-ini-10-besar-penyebabnya-176697

^[3] Pirmana, V., Alisjahbana, A. S., Yusuf, A. A., Hoekstra, R., & Tukker, A. (2021). Environmental costs assessment for improved environmental-economic account for Indonesia. Journal of Cleaner Production, 280, 124521.

^[4] Saturi, S. (2020, October 21). Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law?. Mongabay.co.id. https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law

^[5] Intan, G. (2025, January 2). Aktivis Lingkungan: Pernyataan Prabowo Soal Sawit dan Deforestasi Membahayakan. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-pernyataan-prabowo-soal-sawit-dan-deforestasi-membahayakan/7922112.html

^[6] Butler, R. (2007, November 8). Oil palm does not store more carbon than forests. Mongabay Environmental News. https://news.mongabay.com/2007/11/oil-palm-does-not-store-more-carbon-than-forests/

^[7] Satya Bumi. (2024, November 14). [Policy Brief] Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan D3TLH. https://satyabumi.org/policy-brief-urgensi-perbaikan-tata-kelola-sawit/

^[8] Ahdiat, A. (2024, June 6). Luas Perkebunan Sawit Indonesia Tumbuh 56% dalam Sedekade. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/db7162f670e7610/luas-perkebunan-sawit-indonesia-tumbuh-56-dalam-sedekade

^[9] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022). KLHK Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan. https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6404/klhk-tegaskan-sawit-bukan-tanaman-hutan

Gua tunjukin rumah sudah jadi dan siap huni

Syair yang belakangan sedang viral dan terngiang-ngiang di kepala ini seolah menjadi simbol harapan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Di balik setiap katanya, tersimpan impian akan sebuah rumah yang tak sekadar berdiri kokoh, tetapi juga menjadi tempat berlabuh setelah lelah meniti kehidupan.^[1]

Memiliki rumah siap huni bukan hanya soal memiliki properti, melainkan juga hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh semua orang. Marco Kusumawijaya merujuk pada data dari Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 10,5 juta unit (data tahun 2022). Ironisnya, bahkan desil tertinggi (10% penduduk dengan penghasilan tertinggi) pun mengalami kesulitan membeli rumah.^[1]

Harga rumah terus meningkat jauh lebih cepat dibandingkan harga barang lainnya. Dalam istilah teknis, inflasi tanah dan bangunan terutama sektor perumahan mencapai angka 15-25% per tahun,^[1] jauh melampaui kenaikan rata-rata gaji yang hanya sekitar 2,5% per tahun selama periode 2019-2024. Dengan disparitas seperti ini, mimpi memiliki rumah semakin sulit dicapai oleh banyak orang.

Untuk menyukseskan proyek besar 3 juta rumah, pemerintah bertekad membuat Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan dengan target pembangunan minimal 20.000 unit rumah di 50 kabupaten/kota.^[2]

Langkah ini juga melibatkan optimalisasi aset negara, termasuk pemanfaatan 1,3 juta hektare tanah telantar yang disita oleh Kejaksaan Agung, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PKP.^[3] Dengan roadmap yang direncanakan selesai pada tahun 2024, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Bagaimana dengan swasembada pangan yang jadi PSN juga?

Presiden Prabowo dalam janji politiknya menyampaikan bahwa akan membangun 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir—yang kemudian diamini oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjadi salah satu program prioritasnya.

Yang terjadi sekarang adalah sekitar 100.000 hingga 150.000 hektare lahan sawah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan tiap tahunnya sehingga mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Di tengah kondisi ini, pemerintah sedang menyusun regulasi baru terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk menjaga agar lahan pertanian strategis tetap terpelihara.^[4]

Namun, muncul pertanyaan besar, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan, kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat atau perlindungan terhadap lahan sawah sebagai penopang ketahanan pangan?

Bagaimana dengan anggarannya?

Untuk mewujudkannya, Pemerintah membutuhkan anggaran besar, yaitu Rp53,6 triliun dari APBN dan Rp335 triliun dari perbankan serta kerja sama dengan sejumlah lembaga swasta.^[5] Meski ambisius, program ini mengingatkan pada program serupa di era Presiden Jokowi, yaitu pembangunan sejuta rumah. Sayangnya, realisasi jauh dari target hanya sekitar 200.000 unit yang berhasil dibangun.^[6]

Pengalaman tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan dan efektivitas program baru ini, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, kolaborasi lintas sektor, serta penyelesaian tantangan di lapangan. Apakah program 3 juta rumah ini akan mampu menghindari hambatan yang sama dan mencapai targetnya, masih menjadi tanda tanya besar.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam program 3 juta rumah adalah pengembangan konsep perumahan sosial sebagai solusi relevan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Praktik baik penerapan konsep perumahan sosial di Wina, Austria mengajarkan bahwa kemampuan pemerintah untuk membangun dan mengelola perumahan sosial mampu menekan ketergantungan atas pasar swasta. Dibuktikan dengan lebih dari 60% penduduknya tinggal di perumahan yang didanai publik, baik perumahan sosial langsung maupun yang disubsidi.^[7]

Maka, ketika pemerintah gagal untuk mengelola perumahan subsidi ini, bukan tidak mungkin visi awal penciptaannya untuk MBR malah justru tidak terjangkau bagi mereka karena adanya risiko spekulasi harga. Rumah akan selalu dilihat sebagai properti investasi yang bisa dijual kembali dengan harga tinggi—makin jauhlah kita dengan pemenuhan hak asasi manusia akan tempat tinggal yang layak.

Referensi

^[1] Institut Harkat Negeri. (2024, December 1). RUMAH SUBSIDI JADI INVESTASI?! - ISU PERUMAHAN SOSIAL | CERITA MARCO [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9qNtqvss26k.

^[2] Asmaaysi, A., & Dewi, F. S. (2024, December 12). Nusron Ungkap Alasan Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241212/47/1823611/nusron-ungkap-alasan-program-3-juta-rumah-diusulkan-jadi-psn.

^[3] Dahlia, A. (2024, November 6). Bangun 3 Juta Rumah, Nusron Siapkan 1,3 Juta Hektare Tanah Telantar. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7624841/bangun-3-juta-rumah-nusron-siapkan-1-3-juta-hektare-tanah-telantar.

^[4] Asmaaysi, A., & Meilanova, D. R. (2024, December 5). 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan? Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241205/12/1822008/150000-ha-sawah-beralih-fungsi-tiap-tahun-bagaimana-nasib-swasembada-pangan.

^[5] Marta, M. F. (2024, November 12). Bagaimana Strategi Pembiayaan Program 3 Juta Rumah? Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-strategi-pembiayaan-program-3-juta-rumah.

^[6] Asmaaysi, A., & Jatmiko, L. D. (2024, October 28). Ara Curhat Harus Bangun 3 Juta Rumah dengan Anggaran Rp5 Triliun. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241028/45/1811278/ara-curhat-harus-bangun-3-juta-rumah-dengan-anggaran-rp5-triliun.

^[7] Reneau, A., & Staff, U. (2024, October 21). Vienna’s 100-year-old approach to affordable housing. Upworthy. https://www.upworthy.com/worlds-most-livable-city-has-a-proven-100-year-old-approach-to-affordable-housing-rp3.

Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Pasalnya, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk menjadi kawasan elite dengan pantai buatan, rumah-rumah mewah, dan fasilitas modern ini menyimpan sejumlah masalah tata ruang di baliknya.

Bagai tak belajar dari kawasan PIK sebelumnya, PIK 2 lebih seperti masalah PIK (jilid) 2. Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa PIK 2 sedang dalam proses pengkajian ulang karena ketidaksesuaiannya dengan RTRW provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih mengejutkan lagi, proyek ini ternyata belum memiliki RDTR, dokumen penting yang seharusnya menjadi dasar perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Fakta lain yang menambah kompleksitasnya adalah peruntukan lahan PIK 2 yang seluas 1.700 hektare tersebut, sekitar 1.500 hektarenya merupakan kawasan hutan lindung, serta 200 hektare sisanya termasuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), yang seharusnya dilindungi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.^[1]

Kok bisa proyek dengan masalah tata ruang menjadi PSN?

Jawabannya terletak pada kebijakan yang memberikan kelonggaran tertentu untuk PSN. Berdasarkan regulasi terkait percepatan pelaksanaan PSN dan penyelenggaraan penataan ruang, proyek semacam ini tetap bisa berjalan jika dianggap memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional. Dalam kasus PIK 2, alasan percepatan investasi sering kali menjadi dasar utama di balik kebijakan tersebut. ^[2,3]

Namun, pendekatan ini menuai kritik. Sebab, kebijakan ini sering kali mengorbankan prinsip-prinsip tata ruang berkelanjutan serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Lalu, untuk apa dan siapa proyek ini sebenarnya?

Dengan segala kemewahan yang ditawarkan, jelas PIK 2 lebih banyak memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat kelas atas dan pengembang properti. Sedangkan untuk mereka,

Nelayan

Reklamasi yang dilakukan berpotensi membatasi akses nelayan, terutama nelayan di Kabupaten Tangerang.  Akses mereka ke laut semakin terbatas, sementara kerusakan ekosistem, seperti hilangnya bakau dan perubahan garis pantai, memperburuk risiko banjir rob di Jakarta Utara dan daerah pesisir sekitarnya.^[4]

Petani

Sebanyak 200 hektare lahan yang seharusnya masuk dalam KP2B terancam hilang. Padahal, kawasan ini sebelumnya ditetapkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini bertentangan dengan visi swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional. ^[5]

Lingkungan

Dampak ekologis dari hilangnya hutan lindung dan bakau tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, tetapi juga berdampak luas pada kualitas lingkungan di Jakarta Utara.

Di mana letak keadilan?

Proyek seperti PIK 2 menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan tata ruang di Indonesia. Di satu sisi, percepatan pembangunan dan investasi menjadi alasan utama pengembangannya. Namun, di sisi lain, masyarakat kecil, seperti nelayan dan petani, harus menanggung kerugian besar.

Apakah percepatan investasi ini hanya untuk kepentingan kelas atas, sementara mereka yang berada di bawah hanya bisa berpasrah saja?

Referensi

^[1] Rahayu, R., & Shaidra, A. (2024, November 29). Rencana Tata Ruang PSN PIK 2 Bermasalah, Nusron Wahid Bakal Kaji Ulang. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/rencana-tata-ruang-psn-pik-2-bermasalah-nusron-wahid-bakal-kaji-ulang-1174739

^[2] Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

^[3] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

^[4] Saturi, S. (2024, November 7). Nasib nelayan Tangerang, sulit melaut setelah ada proyek perumahan mewah - Mongabay.co.id. Mongabay.co.id. https://www.mongabay.co.id/2024/10/23/nasib-nelayan-tangerang-sulit-melaut-setelah-ada-proyek-perumahan-mewah/

^[5] Cipta, A., & Shaidra, A. (2024, May 14). 200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/200-ha-lahan-di-tangerang-masuk-plotting-proyek-strategis-nasional-pik-2-100-ha-di-antaranya-kawasan-lahan-perhutani-dan-kkp-59071

Isu kenaikan tarif PPN menjadi 12% sebenarnya sudah termuat dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021. yang disusun di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, rencana ini baru akan direalisasikan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto pada awal tahun 2025.^[1]

UU tersebut didasari dari perbandingan tarif PPN Indonesia yang dianggap masih ada di bawah rata-rata tarif PPN negara-negara OECD, yakni 15%.  Namun, jika berkaca pada tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dengan PPN 12% akan menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi bersamaan dengan Filipina.^[2]

Peningkatan tarif PPN menjadi 12% dapat berdampak pada penurunan daya saing ekspor, konsumsi rumah tangga riil, PDB, dan penurunan upah riil.^[3]

Kenaikan tarif PPN turut berdampak pada potensi kenaikan inflasi. Indeks biaya investasi pun meningkat sebesar 1,25% yang berpotensi menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Untuk mengimbangi kenaikan PPN, Pemerintah berjanji akan menaikkan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5%.

Namun, betulkah itu solusi yang tepat?

Dampak positif kenaikan UMN mungkin hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang. Namun, untuk mereka yang bekerja pada sektor informal, justru akan semakin tertekan: tidak ada yang menjamin pendapatannya akan meningkat, tetapi bahan pokok sudah pasti akan naik.

Bagi sektor industri, fenomena kenaikan UMN juga perlu dikhawatirkan menjadi domino effect terhadap peningkatan angka pengangguran akibat gelombang PHK besar-besaran.^[4]

Industri kini didorong menjadi padat karya demi menjaring sebanyak-banyaknya tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran. Ketika tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi, bukan tidak mungkin jika perusahaan akan melakukan pemutusan kerja massal untuk memenuhi tuntutan batas upah minimal pekerja sementara keperluan belanja perusahaan juga meningkat.

Peningkatan tarif PPN menjadi 12% dinilai banyak ahli hanya akan mendatangkan lebih banyak dampak negatif, terlebih dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Melihat kondisi daya beli masyarakat sekarang, dikhawatirkan akan semakin turun jika kebutuhan hidup semakin tinggi. Jika hal tersebut terjadi, target pertumbuhan ekonomi di atas 8% pun sulit untuk terwujud.^[5]

Penambahan pendapatan negara tidak semata hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan pajak kepada rakyat, tetapi bisa mulai mengkaji ulang efisiensi belanja pemerintah, seperti kendaraan operasional yang mewah serta perjalanan dinas yang tidak perlu. 

Referensi

^[1] Muhid, H. K., & Arjanto, D. (2024, December 1). Konsekuensi jika kenaikan PPN 12 persen ditunda. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/konsekuensi-jika-kenaikan-ppn-12-persen-ditunda--1175564.

^[2] Regar, R. F., & Nurhadi. (2024, November 22). Perbandingan Tarif PPN di Asia Tenggara, Indonesia Paling Tinggi? Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/perbandingan-tarif-ppn-di-asia-tenggara-indonesia-paling-tinggi--1171754.

^[3] Ricardo, M., & Tambunan, M. R. (2024). Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(5), 2114-2128.

^[4] KOMPASTV. (2024, December 1). Buka Suara soal UMP Naik 6,5 Persen, APINDO: Bisa Hambat Lapangan Kerja Baru [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Ju__nGv-Ya8.

^[5] CNBC Indonesia. (2024, November 18). PPN Naik di Januari 2025, Kelas Menengah Bakal Lebih Menderita [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aosl3ML-Nf8. 

Kota sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pelayanan publik menjadi dihadapkan pada berbagai isu, mulai dari tata kelola pemerintahan, kesejahteraan sosial, hingga pengelolaan sumber daya lokal. Pemilihan wali kota pun menjadi perhatian penting, terutama di saat peran kota semakin krusial dalam mendukung kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Dalam Pilkada 2024, kami merangkum sejumlah isu utama yang dibahas dalam debat calon wali kota di beberapa kota pilihan.

1. Kota Pagar Alam

Dalam debat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam, sejumlah isu penting mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi fokus perbincangan. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya latar belakang pendidikan yang sesuai bagi pegawai dinas. Saat ini, terdapat sejumlah pegawai yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensi pendidikan mereka, seperti seorang guru yang ditempatkan di rumah sakit. Calon wali kota mengusulkan perlunya evaluasi penempatan pegawai agar setiap dinas diisi oleh tenaga ahli yang sesuai.

Di sektor pendidikan, calon pemimpin menyoroti pentingnya memberikan fasilitas bagi siswa, seperti bantuan pakaian sekolah, buku, dan peralatan belajar, untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak. Mereka juga menjelaskan bahwa seorang pemimpin idealnya berfungsi layaknya seorang manajer yang mampu mengelola tim dengan baik.

Di bidang kesehatan, penurunan status Rumah Sakit Besemah dari kelas C ke kelas D menjadi perhatian utama, khususnya karena kurangnya tenaga medis spesialis seperti dokter jiwa. Data pelayanan rumah sakit ini masih menjadi perdebatan, apakah sudah cukup mampu memberikan pelayanan yang memadai atau masih perlu perbaikan signifikan.

Sementara itu, dalam bidang ekonomi, kopi robusta yang menjadi andalan Pagar Alam masih diekspor dengan merek dagang pihak lain, bukan sebagai produk asli dari Pagar Alam. Calon wali kota mengusulkan pelatihan produksi kopi lokal, pemberdayaan kelompok pemuda, dan digitalisasi untuk membangun produk kopi asli Pagar Alam yang dapat bersaing di pasar global.

Bantuan alat berat gratis untuk para petani perkebunan juga menjadi salah satu program yang diusulkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Di sisi lain, isu air bersih masih menjadi persoalan mendesak yang belum teratasi. Sebagai solusi, calon wali kota mengusulkan pemisahan antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar fokus pengelolaan air bersih lebih efektif dan cakupannya semakin merata di seluruh wilayah Pagar Alam.

2. Kota Malang

Dalam debat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, para kandidat memaparkan program-program unggulan yang bertujuan untuk menjadikan Malang sebagai kota yang lebih maju dan inklusif. Salah satu gagasan yang diangkat adalah alokasi dana sebesar 50 juta rupiah per RT untuk mendukung kegiatan lingkungan, pemberian seragam sekolah gratis, serta program "Malang 1000 Event" untuk meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan dan memperkuat identitas Malang sebagai kota budaya. Penyelesaian masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan juga menjadi fokus, disertai peningkatan industri kreatif, mengingat kreativitas dianggap sebagai "mata uang" penting di masa kini dan mendatang.

Salah satu kandidat ingin mengembangkan Malang sebagai "City of Talent" dengan memfasilitasi bakat-bakat lokal serta membuka ruang dialog langsung antara warga dan wali kota. Dalam bidang pendidikan, para calon juga mengusulkan subsidi untuk sekolah swasta dan perencanaan profesi sejak dini, sambil belajar dari praktik zonasi sekolah di negara maju yang memiliki infrastruktur lebih memadai.

Pasangan calon ketiga mengusulkan optimalisasi retribusi dan insentif bagi investor, serta kemudahan perizinan guna mempercepat investasi di Malang. Mereka juga menekankan pentingnya membangun Malang yang inklusif melalui komunikasi multi-sektor dengan model penta helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. MCC (Malang Creative Center) disebut sebagai potensi yang perlu dilanjutkan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di kota ini. Para kandidat juga sepakat mendorong pertumbuhan UMKM melalui koperasi dan peningkatan jumlah event sebagai daya tarik wisata yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

3. Kota Makassar

Debat pertama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024 mengangkat tema peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan inklusi dalam bingkai NKRI. Fokus utama dalam debat ini adalah mengatasi ketimpangan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan, kesenjangan ekonomi, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Isu keterbatasan APBD Makassar turut menjadi sorotan, mendorong calon pemimpin untuk menampilkan kreativitas dalam pengelolaan APBD guna memaksimalkan potensi fiskal daerah.

Untuk menghadapi perubahan iklim, sejumlah pasangan calon mengusulkan pembentukan kantong-kantong logistik sehingga masyarakat, utamanya yang bertempat di wilayah kepulauan Kota Makassar, tidak perlu mempertaruhkan nyawa dengan bergantung dengan bahan-bahan yang ada di wilayah daratan. Selain itu, penguatan komunitas lokal diusulkan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Para calon juga menyampaikan program-program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, seperti pemberian seragam sekolah gratis. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Muatan lokal dalam pembelajaran formal perlu dikuatkan sebagai nilai budaya di kalangan generasi muda. Aspek inklusivitas bagi pejalan kaki juga disinggung dengan usulan peningkatan kualitas trotoar sebagai ruang yang adil dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Menyikapi rendahnya daya beli masyarakat, sejumlah pasangan calon mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan dengan menurunkan biaya hidup, seperti menurunkan harga bahan pokok, memberi modal pada industri kreatif, serta membangun pusat-pusat ekonomi baru di pinggiran kota. Selain itu, pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dipandang penting untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Di bidang pendidikan, para calon sepakat bahwa guru harus menjadi tulang punggung dalam membentuk karakter generasi muda. Mereka juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat diminimalisasi melalui peningkatan kualitas SDM sehingga tidak ada pihak yang mendominasi sektor perdagangan dan jasa secara berlebihan.

Di sektor ketahanan pangan, pasangan calon menyadari bahwa Makassar belum mampu memenuhi kebutuhan pangan tahunan. Untuk itu, kerja sama antardaerah menjadi solusi yang diusulkan agar pemenuhan kebutuhan pangan bisa tercapai meskipun Makassar memiliki lahan pertanian dan hasil lautnya sendiri.

4. Kota Balikpapan

Debat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2024 menyoroti berbagai isu penting, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama yang diangkat adalah komitmen para calon untuk memberantas korupsi, dengan memastikan bahwa pemimpin daerah tidak memiliki kepentingan pribadi dalam bisnis dan mempercepat proses pelayanan publik tanpa pungutan biaya yang tidak perlu. Untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, para calon juga menekankan pentingnya keterbukaan data melalui sistem Satu Data yang akan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Penerapan sistem merit menjadi bagian dari visi para calon dalam meningkatkan kualitas ASN di Balikpapan. Sistem ini bertujuan untuk memetakan talenta ASN secara jelas, sehingga jenjang karier dapat terlihat dan setiap ASN diperlakukan secara adil, terutama karena Balikpapan memiliki banyak pendatang baru. Integritas pun dianggap sebagai kunci, dengan penerapan sistem reward and punishment untuk menjaga kedisiplinan dan kinerja ASN.

Di sektor pendidikan, para calon menyadari bahwa insentif bagi guru di Balikpapan masih rendah dan belum mencukupi untuk kebutuhan hidup. Mereka mengusulkan peningkatan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, tanpa adanya dikotomi. Selain itu, mereka mengakui peran Universitas Balikpapan, yang menjadi salah satu kampus dengan insentif dosen terbesar di Kalimantan.

Kesejahteraan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian, dengan usulan peningkatan insentif untuk mendukung upaya deteksi stunting dan penyakit lain terkait gizi. Pembekalan bagi calon pengantin diusulkan sebagai langkah preventif agar anak yang dilahirkan terhindar dari risiko stunting.

Di bidang layanan publik, perbaikan manajemen PDAM disoroti sebagai upaya penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Balikpapan. Kota ini juga memiliki peran strategis sebagai penjaga pintu ke IKN yang memerlukan ketahanan pangan dan dukungan perumahan yang layak untuk menyokong perkembangan IKN ke depan.

5. Kota Sorong

Debat pertama pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong 2024 menyoroti langkah-langkah untuk mewujudkan Sorong sebagai kota mandiri dengan infrastruktur dasar yang memadai. Para calon menekankan pentingnya menangani masalah-masalah mendasar seperti banjir, keamanan, dan pengelolaan sampah, agar kota ini menarik bagi para investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan Sorong.

Masalah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dibahas secara serius. Para calon mengusulkan adanya pengawasan ketat, kontrol sosial dari masyarakat, dan transparansi dalam penggunaan anggaran sebagai langkah untuk meminimalisir kebocoran anggaran.

Para calon juga menyadari bahwa Sorong merupakan representasi “Indonesia mini” karena keberagaman suku yang ada di kota ini. Oleh karena itu, para kandidat berkomitmen untuk fokus pada kebhinnekaan tanpa menonjolkan satu suku tertentu demi menjaga harmonisasi antar kelompok etnis di Sorong.

Dalam bidang pendidikan, pasangan calon menekankan bahwa program sekolah gratis perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Mereka menilai upaya penggratisan sekolah harus dilakukan bertahap dan perlahan, tetapi tetap berfokus pada pengurangan beban pendidikan agar tidak ada anak yang putus sekolah.

Kota-kota di atas merupakan contoh kecil dari banyaknya isu perkotaan yang seharusnya diangkat dan dijadikan prioritas pemimpin kota. Mengutip pernyataan Bapak Anies Baswedan, bahwa lawan debat adalah teman berpikir. Harapannya, melalui debat-debat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masyarakat dapat terbuka wawasannya, kritis terhadap gagasannya, dan mengenal lebih dalam calon pemimpinnya.

Gunakan suaramu dengan bijak, tentukan pilihanmu sekarang untuk 5 tahun ke depan.

Ketika berbicara soal iklim, banyak dari kita mungkin merasa sudah memahami urgensi perubahan iklim. Namun, meski upaya telah dilakukan di berbagai negara, perubahan iklim tampaknya tetap menjadi ancaman serius.

Dunia yang semakin terhubung justru sering kali mengesampingkan lingkungan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dan ketika regulasi yang ada tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh masyarakat luas, di sinilah anak muda, sebagai motor penggerak perubahan, mengambil perannya.

Hari Kota Dunia 2024 mengusung tema “Kaum Muda yang Memimpin Iklim dan Aksi Lokal untuk Kota” sebagai respons terhadap besarnya jumlah populasi anak muda khususnya usia 16-30 tahun, yang kini mendominasi demografi dunia. Dengan jumlah yang mencapai sekitar 32% dari populasi global,^[1] mereka menjadi kekuatan besar dalam membawa perubahan.

Generasi Z, atau akrab dipanggil Gen Z, lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi, melek informasi, dan dikenal sebagai individu yang kritis serta kreatif dalam mengekspresikan diri.^[2] Merekalah yang memegang peran besar di dunia, termasuk dalam gerakan lingkungan.

Peran anak muda disoroti dalam gerakan perubahan iklim karena mereka membawa ide segar, merepresentasikan kebutuhan serta aspirasi generasi mereka dengan perspektif unik yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah kota dan lingkungan saat ini. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi juga memungkinkan adanya transformasi besar di kehidupan kota—dari penggunaan aplikasi untuk memantau polusi hingga memobilisasi massa dalam kampanye lingkungan.

Kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan ditunjukkan dalam bentuk konsumsi ramah lingkungan—memilih produk yang lebih sustainable, mengurangi penggunaan plastik, dan lebih banyak mendukung bisnis yang peduli lingkungan.^[3]

Gerakan konsumsi ramah lingkungan oleh Fakultas Psikologi UGM pada kegiatan PIONIR Psikologi Rumah Kita dengan membawa tempat makan dan minum sendiri (Sumber: psikologi.ugm.ac.id)

Menurutnya, perubahan kecil yang dilakukan setiap individu pada akhirnya bisa menjadi perubahan besar ketika dilakukan bersama-sama. Membayangkan jika semua orang mulai menerapkan pola pikir dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, dampak positif terhadap iklim dunia akan terasa begitu nyata.

Mereka juga aktif berpartisipasi dalam aksi kolektif untuk menggalang dukungan dalam menekan pemerintah agar menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung kelestarian lingkungan.

Aksi kolektif menjadi jalan yang mereka tempuh karena memahami bahwa sebesar apa pun perubahan gaya hidup individu, dampaknya akan sulit terasa jika tidak didukung regulasi yang kuat dari pemerintah. Mereka menyadari bahwa regulasilah yang pada akhirnya akan mengubah sikap masyarakat secara sistemik.^[4]

Hari Kota Sedunia 2024 ini menjadi momentum penting bagi anak muda untuk menguatkan aksi dan gerakan yang mereka mulai. Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin nyata, generasi muda hadir dengan semangat dan ide, memberi harapan bahwa perubahan positif masih mungkin terjadi, dan bahwa bersama-sama, kita bisa membawa kota-kota di seluruh dunia menuju masa depan yang lebih ramah iklim dan berkelanjutan.

Referensi

^[1] Noor, A. (2024, Juni 25). 20+ Gen Z Statistics for Employers. Qureos Hiring Guide. https://www.qureos.com/hiring-guide/gen-z-statistics.

^[2] Weedy, S. (2024, Februari 23). Shaping tomorrow’s cities – the role of youth in urban design. Child in the City. https://www.childinthecity.org/2024/02/23/shaping-tomorrows-cities-the-role-of-youth-in-urban-design/?gdpr=accept.

^[3] Bicara Udara. (2022, Januari 5). Anak Muda, Tantangan Zaman dan Perubahan Iklim [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=hs3JIpJuDQA.

^[4] Nat Geo Indonesia. (2023, Februari 13). Mengapa Anak Muda Harus Terlibat dalam Gerakan Peduli Iklim? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=u0oaIN0jbXE.

Selama 20 tahun, Indonesia menutup keran ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 177 Tahun 2003, akibat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir laut. Kebijakan ini terutama dipicu oleh kasus di Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau. Kala itu, ekspor pasir laut ke Singapura hampir menenggelamkan pulau yang menjadi penanda perbatasan Indonesia-Singapura akibat abrasi yang parah.^[1]

Namun, pada tahun 2023, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023, larangan ini resmi dicabut. Pemerintah berdalih bahwa yang dikeruk adalah pasir sedimentasi untuk menjaga kelancaran pelayaran dan tidak merusak lingkungan. Argumen ini menimbulkan skeptisisme, mengingat dampak buruk yang sudah terbukti di masa lalu.

Selain Pulau Nipa, kasus di Pulau Kodingareng, Makassar juga menjadi pelajaran penting. Meski penambangan pasir di sana sudah berhenti, dampaknya masih terasa hingga kini. Pendapatan nelayan merosot drastis, banyak warga terpaksa pindah, dan prediksi waktu melaut semakin sulit akibat perubahan iklim. Jumlah tangkapan ikan menurun, sementara biaya operasional terus meningkat. Ini menunjukkan betapa besar dampak penambangan pasir laut pada masyarakat pesisir.^[2]

Tak hanya di Indonesia, kebijakan pelarangan ekspor pasir laut ini juga menginspirasi negara-negara tetangga seperti Kamboja, Vietnam, dan Malaysia untuk mengambil langkah serupa. Mereka menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura dengan alasan kerusakan lingkungan, penyelundupan, serta korupsi yang mengiringi kegiatan penambangan pasir.^[3]

Lantas, mengapa ekspor pasir laut jangan sampai dibuka kembali? Saat ini, banyak pulau kecil di Indonesia sudah berada di ambang tenggelam akibat krisis iklim. Ekspor pasir laut hanya akan memperburuk situasi ini, terutama karena abrasi yang ditimbulkannya mempercepat hilangnya pulau-pulau kecil. Hal ini juga memperparah kondisi ekonomi nelayan yang sudah kesulitan akibat krisis iklim, memaksa mereka beralih profesi karena hasil laut yang semakin menipis.^[4]

Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir harus menjadi prioritas. Pembukaan kembali ekspor pasir laut hanya akan merusak lingkungan dan memperburuk kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir.

Referensi

[1] Idris, M. (2023, Mei 29). Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut, Batam Rusak, Singapura Makin Luas [Halaman web]. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2023/05/29/140248726/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-batam-rusak-singapura-makin-luas

[2] Chandra, W. (2021, Mei 28). Begini Nasib Perempuan Pulau Kodingareng Setelah Penambangan Pasir Laut Berakhir [Halaman web]. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/begini-nasib-perempuan-pulau-kodingareng-setelah-penambangan-pasir-laut-berakhir/

[3] Fauzan, A.A. (2023, Juni 13). Kemelut Ekspor Pasir Laut, RI Potensi Rugi Triliunan [Halaman web]. Diakses dari https://tirto.id/kemelut-ekspor-pasir-laut-ri-potensi-rugi-triliunan-gLDs

[4] WALHI [@walhinasional]. (2024, September 16). Kenapa kita semua harus menangis ketika keran ekspor pasir laut dibuka [Tweet]. Twitter. https://x.com/walhinasional/status/1835667188013044105