Jelajahi Wawasan.

Dutch Disease adalah suatu keadaan malapetaka ekonomi yang datang dari kekayaan sumber daya alam. 

Ketika ekspor sumber daya alam melonjak, mata uang menguat, sektor manufaktur dan pertanian menjadi tidak mampu bersaing sehingga berujung pada kemunduran. 

Namun, ketika harga komoditas turun, negara justru menghadapi resesi dan gelombang pengangguran besar. Seperti namanya, fenomena ini awalnya terjadi di Belanda pada akhir 1960-an setelah penemuan gas alam di Groningen.^[1]

Kenapa menjadi buruk?

Penemuan gas alam di Groningen memang betul mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan rata-rata kenaikan PDB 5,1% per tahun dan pendapatan per kapita 3,7% per tahun pada 1947–1973. 

Namun, ketika krisis minyak global menghantam dan cadangan gas mulai menurun pada tahun 1973 dan 1979, pertumbuhan ekonomi Belanda melambat tajam dibanding negara Eropa Barat lainnya karena sektor non-gas tidak mampu menopangnya. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita tidak setinggi pertumbuhan PDB.^[2]

Bukan hanya Belanda. Nigeria, Venezuela, dan Nauru juga menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki justru membawa kerentanan ekonomi akibat ketergantungannya pada komoditas dan kurangnya diversifikasi ekonomi.^[3]

Kapan anugerah sumber daya alam berubah menjadi petaka?

1. Ketika pendapatan dalam negeri dari sektor sumber daya alam meningkat diiringi dengan peningkatan permintaan dan kenaikan harga barang dalam negeri, sementara harga produk manufaktur tidak bisa ikut naik karena mengikuti harga pasar dunia.
2. Ketika sektor sumber daya alam tumbuh pesat dan menarik banyak tenaga kerja dan modal, sementara sektor lain kekurangan tenaga kerja dan modal yang mengakibatkan pada menurunnya produktivitas.

Ismail (2010) meneliti dampak kenaikan harga minyak terhadap sektor manufaktur. Hasilnya, 

Seperti tidak asing, bukan?

Indonesia kini sedang berkomitmen untuk memperluas hilirisasi di berbagai sektor, seperti nikel, tembaga, dan batu bara sebagai strategi meningkatkan nilai tambah domestik. Namun, di tengah potensi keuntungan ekonomi jangka pendek, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam fenomena Dutch Disease.

PDB tahun 2022 Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi 12,2%. Ini belum dengan eksternalitas negatif sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. 

Studi oleh Greenpeace (2024) menyatakan, bahwa ketika Indonesia mulai meninggalkan sektor ekstraktif dan bertransisi menuju ekonomi hijau, dalam 10 tahun PDB Indonesia dapat bertambah hingga Rp2.943 triliun atau setara dengan 14,3% dari PDB tahun 2024. Sementara jika Indonesia terus mengandalkan sektor ekstraktifnya, hanya mampu mencapai Rp1.843 triliun dalam 10 tahun.^[5]

Bagaimana menghindari jebakan Dutch Disease?

Indonesia, khususnya kawasan timur, sudah saatnya mengakhiri ketergantungannya pada industri ekstraktif, memperkuat diversifikasi ekonomi dengan menyeimbangkan hilirisasi industri dengan pengembangan sektor-sektor perkotaan bernilai tambah tinggi, seperti manufaktur, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.

Arah ini sejalan dengan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 yang menekankan pentingnya pengembangan wilayah metropolitan di luar Jawa sebagai pusat pertumbuhan baru. 

Tanpa arah pembangunan yang seimbang, Indonesia berisiko terjebak dalam deindustrialisasi.

Referensi

[1] Brahmbhatt, M., Canuto, O., & Vostroknutova, E. (2010, Juni). Dealing with Dutch Disease. Economic Premise, No. 16. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/d8c90288-abd8-5876-999c-1e09ff1a281a/content

[2] De Haan, J., & de Jong, H. (1994, Januari). Characteristics of Economic Growth in the Netherlands During the Post-war Period. SourceRePEc. University of Groningen. https://ideas.repec.org/

[3] Darmawan, A. P., & Dzulfaroh, A. N. (2025, Juni 14). Daftar 5 Negara yang Hancur karena Pertambangan. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/14/120000165/daftar-5-negara-yang-hancur-karena-pertambangan

[4] Ismail, K. (2010, April). The Structural Manifestation of the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries. Working Paper 10/103. International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10103.pdf

[5] Greenpeace Indonesia & CELIOS. (2024, Desember 19). Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia. Greenpeace Indonesia. https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia

Otonomi daerah memberi pemda keleluasaan ngurus rumah tangganya sendiri, termasuk soal duit. Tapi, bukan berarti pusat lepas tangan, lho!

Lewat UU No. 1/2022, Pemerintah Pusat tetap atur bagi-bagi keuangan, salah satunya lewat skema Dana Transfer ke Daerah buat ngejalanin roda pemerintahan di daerah. Meski demikian, realita menunjukkan ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi.

Data BPK 2018–2019 menunjukkan lebih dari 92% kabupaten/kota masih belum mandiri, karena PAD hanya mampu nutup maksimal 5% belanja daerah.[1]

Selain itu,

Kalau lihat data dari Kemenkeu, ternyata porsi dana transfer ke daerah (TKDD) per Agustus 2025 mencapai sekitar 53,49% dari total pendapatan daerah.^[2] Kemenkeu menambahkan, 60% pendanaan daerah masih datang dari pemerintah pusat.^[3] Hal ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan besar, terutama bagi daerah yang belum memiliki basis ekonomi yang kuat atau PAD yang terdiversifikasi.

Pernyataan tersebut mengiringi kebijakan efisiensi pusat yang berdampak pada pengurangan porsi dana transfer ke daerah.

Di beberapa daerah, Pemda meresponsnya dengan menaikkan besaran PBB-P2. Buat daerah yang masih bergantung dana pusat, naikkan PBB jadi “cheat code” kejar PAD.

Namun, kenaikan pajak besar-besaran bukan hanya akan merugikan masyarakat, tetapi juga terhadap daerah itu sendiri. Pengenaan pajak yang tinggi justru akan menurunkan iklim usaha karena biaya kepemilikan aset produktif meningkat yang secara konsekuensial berdampak pada penurunan daya saing daerah dalam menarik investasi.

Alih-alih mengandalkan kenaikan pajak, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal untuk memperbesar PAD dan membangun kemandiriannya.

Sejumlah daerah di Indonesia bisa kok mendorong potensi lokal mereka sebagai mesin penggerak PAD.

1. Kabupaten Sleman berhasil meningkatkan PAD pariwisata dan retribusi pasar hingga 107,96% pada 2024 lewat pembinaan UMKM kerajinan dan kuliner.[4]
2. DKI Jakarta memperbaiki tata kelola dan efisiensi BUMD hingga menghasilkan dividen Rp545 miliar pada 2023.[5]
3. Kabupaten Malang meningkatkan PAD dengan mengembangkan agroindustri, terutama lewat hilirisasi produk apel dan susu.[6]
4. Kota Surabaya mengoptimalkan aset daerah yang selama ini tidak produktif, seperti gedung olahraga dan lahan kosong, untuk disewakan.[7]

Inovasi dan optimalisasi potensi daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak berlebihan, sekaligus menciptakan efek ganda bagi perekonomian lokal.

Referensi

[1] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020, Juli). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 BPK RI. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594713274

[2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025, Agustus). Data APBD Tahun 2025 (periode Agustus). Portal Data SIKD. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=8&tahun=2025&provinsi=--&pemda

[3] Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu Republik Indonesia. (Agustus 2021). Dana Transfer Umum di Indonesia. https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/b5ed922b-db29-4db5-87c9-b15f6c328d47

[4] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025, Januari 16). Realisasi Dana Desa Kabupaten Sleman. https://yogyakarta.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2025/02/2025_KLI_YO_TJ1601_05-realisasi-DD-SLeman

[5] Sutrisna, T. (2024, 23 April). 12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/23/15243751/12-perusahaan-setor-dividen-2023-ke-pemprov-dki-nilainya-capai-rp-5458

[6] Sukarelawati, E. (2018, 29 Agustus). Kabupaten Malang Penyumbang Susu Sapi Terbesar di Indonesia. https://jatim.antaranews.com/berita/262049/kabupaten-malang-penyumbang-susu-sapi-terbesar-di-indonesia

[7] Hakim. A (2020, 4 Februari). Optimalisasi aset: Pemkot Surabaya sewakan eks gedung Hi-Tech Mall. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/23/15243751/12-perusahaan-setor-dividen-2023-ke-pemprov-dki-nilainya-capai-rp-5458 

Pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu membuat beberapa kawasan perkotaan mengalami penurunan kualitas, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Di sinilah konsep urban regeneration (regenerasi kota) dan urban renewal (peremajaan kota) hadir sebagai solusi untuk menghidupkan kembali kawasan-kawasan yang tertinggal agar lebih layak huni, modern, dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, urban regeneration sering kali dihubungkan dengan istilah urban renewal.

Secara harfiah, terdapat kesamaan di antara kedua istilah/konsep tersebut, yaitu pada pengembangan wilayah perkotaan yang mengalami degradasi. Namun, strategi pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing konsep ternyata cukup berbeda.

Seperti apa perbedaannya? Yuk, kita kulik bersama!

Urban regeneration

Urban regeneration adalah upaya revitalisasi wilayah kota yang mengalami degradasi dalam aspek fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi, melalui pemanfaatan aset kota guna meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, serta daya saing kawasan.

Urban regeneration merupakan evolusi dari revitalisasi dan urban renewal yang banyak dipakai pada tahun 1960–1970-an. Urban regeneration terdiri atas empat tahapan sebagai berikut.

Contoh implementasi

1. Sungai Cheonggyecheon, Korea Selatan

Regenerasi Sungai Cheonggyecheon di Seoul dimulai pada 2003 dengan membongkar jalan layang arteri untuk memulihkan sungai yang tertutup infrastruktur kota. 

Selain menciptakan ruang terbuka hijau sebagai ikon kota, proyek ini juga berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dengan menurunkan polusi udara dan mengembalikan keanekaragaman hayati. 

Sistem transportasi publik seperti Bus Rapid Transit (BRT) dikembangkan untuk mengakomodasi mobilitas warga sehingga kawasan ini menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki dan aktivitas komersial.

2. “Efek Guggenheim” Kota Bilbao, Spanyol

Regenerasi Kota Bilbao dimulai pada 1990-an dengan pembangunan Museum Guggenheim yang ikonik dan mampu menghidupkan kembali ekonomi kota pasca-kejatuhan industrinya. Proyek ini menjadi katalis bagi transformasi lebih luas, termasuk revitalisasi pusat kota, pembersihan Sungai Nervion, serta pengembangan infrastruktur transportasi dan perumahan.

Urban renewal

Urban renewal adalah upaya penataan kembali kawasan perkotaan yang sudah usang melalui perubahan fisik, fungsi, intensitas lahan, serta bangunan dengan berbagai pendekatan, seperti renovasi, konservasi, revitalisasi, redevelopment, restorasi, rekonstruksi, reklamasi, rehabilitasi, dan gentrifikasi guna meningkatkan kualitas lingkungan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta nilai ekonomi kawasan.

Pada tahun 1961, Jane Jacobs mengkritik model urban regeneration Moses yang bersifat top-down dan sering merusak struktur sosial masyarakat. Maka dengan itu, Jacobs mengusulkan pendekatan bottom-up dalam bentuk urban renewal.

Contoh implementasi

1. Plessis-Robinson, Paris, Prancis

Plessis-Robinson, pinggiran kota Paris, sukses menjalani urban renewal dengan mengubah perumahan kumuh tahun 1980-an menjadi kawasan modern dan hijau dalam 10 tahun. Proyek ini mencakup penyediaan fasilitas publik, perumahan terjangkau, serta 120 hektar ruang hijau. Pada 2008, kawasan ini diakui sebagai salah satu lingkungan perkotaan terbaik di Eropa.

2. Embarcadero, San Francisco, California

Setelah gempa 1989, Embarcadero di San Francisco menjalani urban renewal dengan menghancurkan jalan layang dan menggantinya dengan jalan multifungsi, plaza, dan promenade tepi laut. Proyek ini merevitalisasi 100 hektar lahan reklamasi, menjadikan kawasan lebih terbuka dan ramah bagi pejalan kaki serta publik.

Perbedaan utama antara urban regeneration dan urban renewal terletak pada pendekatan dan cakupan perbaikannya.

Urban regeneration menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan kerja sama sektor publik dan swasta untuk merevitalisasi kawasan yang terdegradasi dengan memanfaatkan aset kota yang ada.

Di sisi lain, urban renewal lebih berfokus pada penataan fisik dan peremajaan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan, keamanan, serta nilai ekonomi kawasan. Ini sering melibatkan redevelopment, restorasi, atau gentrifikasi, yang bisa mencakup penggantian bangunan lama dengan yang baru.

Sebagai negara kepulauan Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni sepanjang 99.083 km.^[1] Panjangnya garis pantai ini menjadikan banyak kota di Indonesia berkembang di tepi air. 

Bahkan, sembilan puluh persen kawasan perkotaan di dunia terletak di pesisir yang menjadikannya lebih rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim (C40, 2018).^[2]

Secara umum, di Asia, kota-kota pesisir telah berkembang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan masih terus bertumbuh. Perkembangan infrastruktur yang canggih dan luas di wilayah pesisir membuka peluang produksi dan perdagangan, hingga muncul istilah kota pesisir (coastal city).^[3]

Menurut Hinrichsen (1998), kota pesisir adalah wilayah perkotaan yang terletak di sepanjang garis pantai dan dipengaruhi oleh dinamika laut serta aktivitas manusia yang beragam.^[4]

Barbier (2015) menambahkan, kota pesisir memiliki karakteristik ekonomi yang bergantung pada sumber daya laut, rentan terhadap bencana alam seperti tsunami dan abrasi, serta menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pariwisata.^[5]

Kota pesisir berkembang pesat tidak hanya karena keindahan alamnya tetapi juga karena aksesibilitas transportasi, terutama melalui pengembangan pelabuhan yang berperan sebagai simpul utama perdagangan global.[6]

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota-kota pesisir, muncul berbagai konsep perencanaan yang menitikberatkan pada pemanfaatan ruang tepi air secara berkelanjutan. Salah satu konsep yang berkembang adalah waterfront city yang tidak hanya mengoptimalkan potensi ekonomi pesisir, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik.

Konsep waterfront city pertama kali diperkenalkan oleh James Rouse pada tahun 1960-an hingga 1970-an sebagai upaya merevitalisasi kawasan industri di wilayah pesisir, seperti di San Francisco, Amerika Serikat. Konsep ini merujuk pada kota yang terhubung dengan laut, sungai, danau, pelabuhan, dan badan air lainnya (Moretti, M., 2008).^[7]

Menurut Breen dan Rigby (1996), waterfront city dapat diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu jenis pembangunan dan fungsi utamanya (Rivai Notanubun, 2017). Jika dilihat dari jenis pembangunannya, waterfront terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut.^[8]

1. Konservasi (conservation): melibatkan upaya penataan dan pelestarian kawasan bersejarah agar tetap dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat.
2. Pembangunan kembali (redevelopment): Menghidupkan kembali fungsi asli waterfront yang telah ada dengan cara merevitalisasi serta merekonstruksi fasilitas lama agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
3. Pengembangan baru (development): Menciptakan kawasan waterfront baru, misalnya melalui reklamasi pantai, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, pesatnya perkembangan kota pesisir juga meningkatkan risiko bencana. Kota-kota di pesisir menghadapi potensi bencana yang besar akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut, abrasi, serta intensitas bencana hidrometeorologi yang semakin tinggi.

IPCC memperkirakan bahwa pada tahun 2050, kota-kota pesisir di dunia akan menghadapi gangguan parah akibat gelombang panas, kekeringan, banjir pluvial, siklon tropis, serta pengasaman laut yang berisiko merusak ekosistem pesisir dan mengancam kehidupan masyarakat.

Pun begitu dengan konsep waterfront city yang sering kali salah diterjemahkan. Waterfront yang seharusnya bertujuan untuk melindungi badan air malah dieksploitasi sedemikian sehingga yang pada akhirnya berdampak buruk pada manusia.

Yang belum lama terjadi, perumahan elite di Bekasi terendam banjir besar akibat perubahan tata guna lahan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem air. Normalisasi sungai yang dilakukan secara parsial memperburuk bencana ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk meningkatkan resiliensi kota. Salah satu konsep yang mulai diterapkan adalah pendekatan “kota spons” (sponge city) yang memanfaatkan infrastruktur alami, seperti sungai dan kanal, yang diintegrasikan dengan pohon, taman, dan hutan kota untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi risiko banjir. ^[9]

Sebagai contoh, port city Ningbo di Tiongkok berhasil mengubah kawasan industri tua (brownfield) sepanjang 3 km menjadi koridor ekologi dan taman publik yang tidak hanya meningkatkan daya tampung air, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan serta kesejahteraan masyarakat.^[9]

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kota-kota yang berkaitan dengan air dapat mengoptimalkan potensi ekonominya tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan sehingga menciptakan kawasan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Referensi

^[1] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). Kajian Riset Pesisir untuk Indonesia Lestari. Diakses dari https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kajian-riset-pesisir-untuk-indonesia-lestari65c1b52cd1a97.html.

^[2] C40 Cities. (2018). Adapting to Climate Change. Diakses dari https://www.c40knowledgehub.org/s/topic/0TO1Q0000001lR5WAI/adapting-to-climate-change.

^[3] Wijayanto, A. (2021). Pengembangan Potensi Maritim Wilayah Pesisir Guna Mendukung Ketahanan Nasional. Lemhannas RI.

^[4] Hinrichsen, D. (1998). Coastal Waters of the World: Trends, Threats, and Strategies. Island Press.

^[5] Barbier, E. B. (2015). Climate Change Impacts on Coastal and Marine Ecosystem Services: The Role of Coastal and Marine Ecosystems in Economic Development. Review of Environmental Economics and Policy, 9(1), 132-156.

^[6] Arsyad, M. (2021). Pengembangan Kawasan Pesisir. Universitas Medan Area.

^[7] Giovinazzi, O., & Moretti, M. (2008). Port Cities and Urban Waterfront: Transformations and Opportunities. TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment.

^[8] Breen, A., & Rigby, D. (1994). Waterfronts: Cities Reclaim Their Edge. McGraw-Hill Inc., New York.

^[9] Stouhi, D. (2024, July 23). What does the future hold for coastal cities following the aftermaths of climate change? ArchDaily. https://www.archdaily.com/979393/what-does-the-future-hold-for-coastal-cities-following-the-aftermaths-of-climate-change

Sering dijadikan tempat bersantai atau memancing, SDEW (Situ, Danau, Embung, dan Waduk) sebenarnya memiliki manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat, lho! Sayangnya, mereka juga masih terus menghadapi berbagai permasalahan serius.

Sebelum melangkah lebih jauh, masih banyak yang bingung nggak, sih, apa bedanya situ, danau, embung, dan waduk? Yuk, kita bahas bersama!

Situ, istilah khas Indonesia, biasanya merujuk pada danau kecil atau rawa, baik alami maupun buatan. 

Danau, yang ukurannya lebih besar, bisa terbentuk secara alami atau buatan dan memiliki ekosistem yang lebih kompleks. Jika dilihat dari proses terbentuknya danau dibedakan menjadi danau vulkanik dan danau tektonik.

Embung berukuran lebih kecil lagi dan memiliki tujuan spesifik: menampung air hujan untuk irigasi. Biasanya, embung ditemukan di daerah pertanian atau wilayah yang membutuhkan cadangan air. 

Sementara itu, waduk atau danau buatan dalam skala besar biasanya dibuat dengan membendung sungai untuk kepentingan seperti PLTA, irigasi, dan cadangan air.

Mengambil contoh kasus di Kawasan Danau Toba, menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2022, Kawasan Danau Toba menyumbang 596.771 ton sampah dengan 11,3% yang di antaranya berupa sampah plastik.

Selain itu, SDEW juga menghadapi banyak tantangan. Seiring waktu, sedimentasi menyebabkan pendangkalan. Namun, degradasi ini semakin parah akibat alih fungsi lahan, pencemaran, dan okupasi ilegal yang mengurangi fungsi dan manfaatnya bagi lingkungan serta masyarakat.

(bisa dikasih gambar potongan-potongan berita)

Di luar negeri, selain untuk menyimpan air, SDEW juga dimanfaatkan untuk berbagai fungsi tambahan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Waduk Karla di Yunani Tengah berhasil direstorasi dengan pendekatan Nature-Based Solution (NBS) untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan hasil panen, dan memenuhi kebutuhan pasokan air bagi kota terdekat. 

Upaya perlindungan SDEW, salah satunya, dilakukan melalui program sertifikasi oleh Kementerian PUPR. Program ini bertujuan memberikan kejelasan status kepemilikan SDEW sebagai aset negara sekaligus menekan penyalahgunaannya.

Namun, menjaga SDEW bukan hanya tugas pemerintah. Kita juga bisa berperan aktif dengan tidak membuang sampah, menggunakannya sesuai dengan fungsinya, serta berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi, seperti aksi bersih-bersih dan penanaman vegetasi.

Sering dianggap sama, nyatanya kemunculan garden city, green city, dan eco-city memang saling berhubungan!

Bermula dari gagasan Ebenezer Howard tentang garden city dalam bukunya To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) yang kemudian dicetak ulang dengan judul Garden Cities of To-morrow (1902), konsep ini terus dikembangkan oleh para ahli hingga melahirkan teori-teori turunan.

Apa perbedaan mendasar dari ketiganya? Yuk, kita kulik bersama!

Garden City

Garden city merupakan konsep kota yang dirancang dengan mengintegrasikan area hijau yang luas dengan area pemukiman dan komersial, yang seimbang antara unsur perkotaan dan perdesaannya.

Dari segi konsep, garden city mendorong pembentukan kota kecil yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial yang lengkap dengan dikelilingi oleh sabuk hijau untuk mencegah perluasan kota yang tidak terkendali dan melindungi lanskap alami.

Ciri utama dari garden city antaranya sebagai berikut.

1. Kemandirian: Kota harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.
2. Ruang hijau: Kotanya dikelilingi sabuk hijau serta di dalamnya terdapat taman, jalan yang dipenuhi pepohonan, dan ruang terbuka.
3. Kerja sama komunitas: Partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.
4. Hunian beragam: Penyediaan berbagai tipe hunian untuk menciptakan komunitas yang inklusif.
5. Transportasi efisien: Perencanaan jaringan jalan, jalur sepeda, dan transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta menekan polusi.

Green City

Green city atau green urbanism adalah bentuk kota yang berusaha mengubah kota yang awalnya terfragmentasi menjadi kompak dengan fokus pada kesesuaian hubungan antara kota dan alam melalui teori eco-city.

Green city memiliki konsep kota berkelanjutan yang meminimalkan penggunaan materi, air, dan energi pada semua tingkatan siklus sebuah kota.

Setidaknya, green city memiliki ciri utama sebagai berikut.

1. Energi dan mineral: Kota harus dapat mengurangi konsumsi energi, beralih ke energi terbarukan, dan memilih material ramah lingkungan yang bisa didaur ulang.
2. Air dan keanekaragaman hayati: Kota harus dapat mengelola air bersih dan air limbahnya serta merawat keanekaragaman hayati melalui pendekatan pertanian kota dan lanskap hijau.
3. Perencanaan kota dan transportasi: Menciptakan lingkungan kota yang inklusif melalui integrasi transportasi publik dan perumahan yang terjangkau.

Eco-City

Eco-city adalah konsep kota yang dirancang mengikuti struktur dan fungsi ekosistem alami dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat tanpa melebihi kapasitas sumber daya terbarukan yang bisa dihasilkannya.

Eco-city juga bisa diartikan sebagai kota yang membatasi penggunaan mobil secara signifikan di dalam kota dengan mengintegrasikan ekologi lokal untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan.

Secara garis besar, ciri utama eco-city adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan berbasis unit lingkungan: Kota yang mendorong pengembangan lingkungan dengan fasilitas publik yang mudah dijangkau.
2. Perencanaan berbasis survei sosial dan geografis: Kota yang memastikan perencanaan kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik lokal.
3. Tata letak permukiman yang membatasi akses kendaraan: Kota yang mendorong tata letak permukiman yang berorientasi pada pejalan kaki dan pesepeda.

Relevansi dengan kondisi saat ini

1. Mengatasi kepadatan dan urban sprawl

Ketiga konsep ini merespons pertumbuhan penduduk yang pesat dengan menyediakan tata ruang yang seimbang dengan tetap mengendalikan perluasan kota yang tidak terencana.

2. Mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim

Ketiga konsep ini menjawab masalah lingkungan dan iklim dengan fokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, serta pengelolaan air dan limbah yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan kota yang berdaya dan inklusif

Selain menawarkan pendekatan holistik pada aspek lingkungan, ketiga konsep ini juga mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi.

4. Mendorong pola hidup yang berkelanjutan

Tidak hanya fokus pada perencanaan fisik kota, tetapi ketiga konsep ini mengajak masyarakat untuk beralih ke pola hidup yang lebih ramah lingkungan.

"Indonesia berada di Zona Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dan di pertemuan tiga lempeng tektonik"

Kalimat di atas pasti sudah tak asing lagi bagi kita. Pun kita tahu betul bahwa negara ini akrab dengan bencana. 

Ironisnya, meski sejak dulu kita diajarkan betapa bahayanya bencana di Indonesia, kebutuhan akan sistem mitigasi yang lebih kuat justru belakangan ini diabaikan. Pemerintah memangkas anggaran belanja modal dan barang BMKG hingga 50% dengan alasan efisiensi.

Padahal, data menunjukkan bahwa pada 5 tahun terakhir, Indonesia mencatat jumlah bencana yang tinggi.

Masyarakat di media sosial pun mulai mempertanyakan cara pemerintah dapat menjamin keselamatan rakyatnya jika anggaran untuk mitigasi justru dikurangi. Pemotongan ini juga dikhawatirkan berdampak pada keterlambatan informasi bencana yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kerentanan bencana.

Mengenal resilient city

Keputusan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar: 

Bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun kota yang tangguh (resilient city) di tengah ancaman bencana yang semakin meningkat?

Kota tangguh atau resilient city pada dasarnya dibangun untuk menciptakan kota yang dapat beradaptasi, menyesuaikan diri, dan bertransformasi dalam menghadapi berbagai tekanan dan guncangan yang dialami. 

Keempat tahapan penanggulangan bencana menurut BNPB dipadukan dengan elemen-elemen perkotaan sehingga jadilah lima pilar kota tangguh (Sarosa dkk., 2023) berikut.

Paradigma resilient city harus dimaknai sebagai respons  tata ruang yang adaptif yang didukung dengan integrasi teknologi dan partisipasi masyarakat. 

Compact city, 15-minute city, dan healthy city adalah tiga konsep kota yang sering dibahas dan terkadang dianggap serupa.

Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan, ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Apa saja itu? Yuk, kita simak bersama!

• Compact City

Konsep compact city berangkat dari kebutuhan ruang perkotaan yang semakin besar tetapi lahan perkotaan semakin terbatas.^[1]

Compact city menekankan pada pembangunan kota dengan kepadatan tinggi yang efisien dalam penggunaan lahan dan energi dengan pengurangan jarak antara kawasan. Kota ini dirancang agar masyarakat bisa hidup dan bekerja dalam kawasan yang lebih terintegrasi sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan jauh dengan kendaraan bermotor.^[2]

• 15-minute City

Konsep 15-minute city adalah salah satu jenis dari compact city. 

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carlos Moreno dan semakin populer setelah pandemi COVID-19. Ide utamanya adalah kota yang berorientasi pada manusia, yang artinya setiap warga kota dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari—seperti bekerja, berbelanja, sekolah, dan rekreasi—dalam jarak 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda.^[3]

• Healthy City

Sementara compact city dan 15-minute city lebih berfokus pada tata ruang dan mobilitas, konsep healthy city menambahkan dimensi kesehatan ke dalam perencanaan kota.

Konsep pembangunan kota ini mendorong pendekatan yang holistik pada kesehatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kota.^[4]

Intinya, deh …

Referensi

[1] Neuman, M. (2005). The Compact City Fallacy. Journal of Planning Education and Research, 25(1), 11-26. https://doi.org/10.1177/0739456X04270466

[2] Burton, E. (2000). The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis. Urban Studies, 37(11), 1969–2006. https://doi.org/10.1080/00420980050162184

[3] Moreno, C. (2024). The 15-minute city: A solution to saving our time & our planet. Wiley.

[4] Sarosa, W., Susetyo, N. A., Kusuma, E. D., Aulianisa, M. N., Maulaa, M. R., & Gifarry, P. (2024). Kota Tangguh Pasca Korona: Urgensi Ketangguhan Kota di Era Ketidakpastian. Expose.

Nampak dari luar, kedua hal ini bisa saja terlihat sama. Namun, mereka adalah dua hal yang sangat berbeda.

Revitalisasi merupakan sebuah perbaikan kembali wilayah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Fokus utamanya adalah keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang sosial dengan kesejahteraan masyarakat lokal.^[1]

Sedangkan gentrifikasi adalah masuknya orang-orang kelas atas di dalam suatu wilayah dengan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak pernah tersentuh investor sebelumnya, lalu mereka membangun rumah atau bisnis sehingga harga properti naik dan mulai menggerus bangunan lama serta menyingkirkan orang-orang lokal ke wilayah tepian.^[2]

Fenomena gentrifikasi ini sebenarnya sudah banyak terjadi di Indonesia. Contoh paling menonjol dapat dilihat pada kota-kota wisata, seperti Bali. Pada kasus yang disebut tourism gentrification itu, perubahan guna lahan terjadi sangat cepat akibat tarikan akomodasi wisata di sekelilingnya.^[3]

Perubahan Penggunaan Lahan Pesisir Pantai Bali Bagian Tenggara Tahun 1995-2021 (Sumber: Karang dkk., 2022)

Betul bahwa banyaknya wisatawan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, lonjakan yang begitu cepatnya telah menciptakan tekanan yang signifikan pada tata ruang Bali—naiknya harga properti, kemacetan, eksploitasi sumber daya alam, memburuknya kualitas ruang dan layanan publik.^[4]

Berkaca pada pengalaman Bali, investasi pada sektor pariwisata yang tidak berkelanjutan telah bertransformasi menjadi proses gentrifikasi yang berdampak pada pergeseran wajah sosial budaya masyarakat lokal dan fisik kota.
Pemerintah harus tegas berpihak kepada masyarakat lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Jangan sampai investasi yang harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru malah memarjinalkan mereka.

Referensi

[1] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). Revitalisasi Cagar Budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/revitalisasi-cagar-budaya/

[2] Sutton, S. (2015, January 15). What we don’t understand about gentrification. TEDxNewYork [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XqogaDX48nI

[3] Amrozi, I., Sultansyah, D. R. P., Hidayat, A. M. N. A., & Savirani, A. (2021). Kelompok milenial dan tantangan pembangunan kota: Gentrifikasi dan komersialisasi ruang di kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemuda, 10(2), 115-130.

[4] Setiawan, S. (2023, May 31). Menggali Permasalahan Gentrifikasi dan Overtourism di Bali. Wise Steps Consulting. https://wisestepsconsulting.id/blog/menggali-permasalahan-gentrifikasi-dan-overtourism-di-bali