Jelajahi Wawasan.

Banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang akhir November 2025 melanda Pulau Sumatra tidak muncul begitu saja. Ketiganya adalah contoh nyata dari penumpukan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang yang kemudian meledak menjadi bencana besar.

Sejak dulu, pembangunan selalu diposisikan berseberangan dengan perlindungan lingkungan. Rasanya kita dapat sepakat bahwa semua pembangunan fisik memiliki dampak merusak lingkungan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Karena itu, ada kelompok yang percaya bahwa manfaat pembangunan ekonomi di masa depan, termasuk eksploitasi sumber daya alam, lebih besar daripada biaya kerusakan lingkungan. Mereka berdalih bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan dapat memacu pertumbuhan dan dapat diinvestasikan kembali untuk peningkatan kualitas hidup.

Di sisi lain, kelompok pembela lingkungan, menekankan bahwa biaya ekologis akan muncul, dan hampir selalu lebih mahal daripada manfaat ekonomi jangka pendek.

Di tengah perdebatan ini, Bartelmus (1986) menawarkan cara pandang yang menarik. Katanya, sesungguhnya kedua kubu ini punya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

Bedanya, jalan yang dipilih berbeda.

Pendukung pembangunan memandang lingkungan sebagai pendukung kemajuan manusia, bukan batas moral atau sistem yang harus dijaga demi dirinya sendiri.

Pembela lingkungan menempatkan ekosistem sebagai dasar sehingga pembangunan harus mengikuti batas-batas alam.

Bencana alam yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa pembangunan tanpa memperhitungkan risiko ekologis tidak pernah benar-benar menghasilkan kesejahteraan. Pada akhirnya, masyarakat yang harus membayar kerusakannya.

Anggapan bahwa orang Indonesia malas berjalan kaki ini tidak sepenuhnya tepat. Masalah utamanya bukan pada kemauan masyarakat, melainkan pada minimnya fasilitas pendukung yang layak. 

Trotoar yang seharusnya menjadi elemen penting dalam sistem transportasi dan ruang publik justru kerap dibangun hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan kota yang berpihak pada manusia.

Di berbagai daerah, trotoar kerap ditemukan dalam kondisi buruk: sempit, berlubang, tidak terhubung, bahkan tidak tersedia sama sekali. Lebih parah lagi, banyak trotoar justru dialihfungsikan untuk kepentingan lain, seperti tempat parkir liar atau lapak pedagang kaki lima (PKL) ilegal. 

Berbicara tentang PKL selalu menempatkan kita pada dilema, antara menjadi penyebab kekumuhan visual dan menjadi jaring pengaman sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL menjadi alternatif pemenuh kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Tetapi juga, tidak jarang tempat yang dikonsentrasi PKL tanpa penataan yang baik menimbulkan kekumuhan dan eksternalitas negatif lainnya. 

Maka dari itu, solusinya bukanlah memberantas mereka dari trotoar, melainkan menata dan difasilitasi dengan baik.

Trotoar Baik, Ekonomi Bergerak

Trotoar lebar, bersih, dan teduh, memberi rasa aman dan nyaman untuk berjalan kaki. Hasilnya? Aktivitas jalan kaki meningkat, kunjungan ke toko-toko kecil dan ritel pun naik,  sekaligus membentuk citra kawasan yang baik. Secara tidak langsung, ini mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan.

Studi tentang revitalisasi trotoar di kawasan Kota Tua Jakarta menunjukkan bahwa tingkat walkability punya hubungan positif dan signifikan terhadap kemajuan ekonomi kawasan, dengan korelasi Pearson sebesar 0,289 dan signifikansi 0,004. 

Trotoar Tidak Kondusif, Konsumen Menyingkir

Sebaliknya, trotoar yang tidak tertata, dipenuhi PKL yang semrawut, menjadi tempat parkir liar, justru bisa menurunkan kualitas berjalan kaki. Akses ke toko terganggu, konsumen enggan mampir, dan kenyamanan kawasan menurun. Akhirnya, baik ritel formal maupun PKL bisa mengalami penurunan omzet akibat berkurangnya keramaian. 

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di Kawasan Jatinegara, sejumlah toko ritel formal mengalami penurunan aktivitas hingga akhirnya tutup karena terhalang oleh lapak PKL. Bahkan, beberapa toko resmi akhirnya turut menjajakan dagangan di trotoar, yang justru memicu persoalan baru seperti meningkatnya kekumuhan, hilangnya fungsi trotoar, dan menurunnya potensi pendapatan daerah dari pajak ritel formal. 

Yang perlu dicatat …

Kehadiran PKL bukan berarti merusak trotoar. Mereka justru dapat menjadi elemen vital ekonomi mikro jika ditata dengan baik. Mereka menciptakan keragaman aktivitas, menarik kerumunan, dan memperkuat jejaring antara sektor formal dan informal. Maka dari itu, solusinya bukan mengusir PKL dan memperlakukan mereka layaknya pelanggar, tetapi membuat mekanisme kebijakan ruang kota yang dapat memfasilitasi mereka secara adli dan tertata.

Namun,

Membangun trotoar yang bagus tidak secara otomatis menjamin lonjakan ekonomi. Jangan lupakan daya beli masyarakat sebagai faktor utamanya. 

Walaupun trotoar terbukti dapat meningkatkan kenyamanan dan interaksi ekonomi, hal ini tidak bisa serta merta menjamin peningkatan omzet jika daya beli masyarakatnya rendah. Pembangunan infrastruktur fisik trotoar merupakan syarat penting, tetapi harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. 

Selama ini, ekonomi informal sering dipahami sebagai “penyakit” yang harus disembuhkan agar kota tampak modern dan tertib. Padahal, di balik lapak kecil, gerobak dorong, atau kios seadanya, tersimpan daya hidup luar biasa yang membuat kota tetap berdenyut, terutama bagi jutaan warga miskin yang tak terjangkau oleh sistem ekonomi formal.

Sering kali kebijakan publik justru memperlihatkan wajah ganda:

Di satu sisi, pemerintah melalui dinas UMKM menyalurkan kredit mikro dan pelatihan usaha kecil;

Di sisi lain, Satpol PP menggusur pedagang yang menempati ruang yang sama.

Sebagaimana dijelaskan McGee (1976) dan Bondley dkk. (1979), ekonomi informal bukanlah penyimpangan, melainkan sistem ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal: mudah dimasuki, padat karya, adaptif, dan menjadi bantalan sosial bagi mereka yang tersisih dari sistem formal.

Sektor ini justru berperan besar dalam mengurangi tekanan kemiskinan perkotaan, dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat jaringan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, seperti disoroti oleh Hernando de Soto, akar persoalannya bukan pada ketidakmauan untuk “resmi”, melainkan pada sistem formal yang mahal dan eksklusif. Proses perizinan, legalisasi lahan, dan akses pembiayaan yang rumit membuat warga miskin lebih mudah bertahan secara informal.

De Soto mengingatkan,

Kaum miskin memiliki “kekayaan” yang besar, hanya saja terperangkap sebagai dead capital, yaitu aset yang tak diakui secara hukum sehingga tidak bisa dikembangkan.

Maka, salah satu kunci pengentasan kemiskinan adalah reformasi kelembagaan dengan membuka akses legal, memperjelas hak kepemilikan, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan ekonomi rakyat naik kelas tanpa kehilangan karakter lokalnya.

Dalam konteks perkotaan, upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara:

• Memberi ruang legal bagi ekonomi informal, misalnya melalui zona perdagangan rakyat, izin usaha mikro, atau desain ruang publik yang ramah kegiatan ekonomi warga.
• Perbaikan kondisi lingkungan kerja dan lingkungan hidup pelaku kegiatan ekonomi informal beserta mereka yang tergantung kepadanya.
• Dukungan kepada pedagang kecil dan menengah harus diarahkan pada pengendalian penyalahgunaan dukungan kepada pedagang besar.
• Pengaturan dan pengendalian privat/street vendors (pedagang kaki lima) harus mengikuti kaidah-kaidah dan kebijakan perencanaan kota.

Perempuan kerap menghadapi tantangan ekstra dalam menjalani kehidupan di kota.

Mulai dari rasa tidak aman saat berjalan di malam hari, transportasi umum yang belum ramah, hingga minimnya fasilitas publik yang mendukung peran ganda perempuan sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.  Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebuah angka yang mencerminkan urgensi persoalan ini.

Kota seharusnya dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh warganya, termasuk perempuan. Sayangnya, perencanaan kota hingga kini masih terlalu berfokus pada aspek teknis dan fisik serta kurang memperhatikan dimensi sosial dan realitas keseharian masyarakat, khususnya perempuan.

Kota Peka Gender

Kota ramah gender tidak hanya responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam segala aktivitasnya, tetapi juga membuka ruang keterlibatan perempuan seluasnya dalam menentukan bagaimana kota direncanakan, dirancang, dibangun, dan dikelola.

Agar dapat berkontribusi maksimal dalam pencapaian kota yang peka akan gender, kota perlu memiliki setidaknya tiga karakteristik berikut: 

• Kota yang bersungguh sungguh dalam upaya mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memastikan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan.
• Kota yang mengakomodasi kebutuhan khusus kaum perempuan dalam melangsungkan kegiatannya di kota tersebut. 
• Kota yang selalu melibatkan perempuan dalam proses proses perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengelolaan serta pemantauan dan evaluasi kota.

Kota Sakai di Jepang, contohnya. Mereka memasang CCTV di banyak titik dalam kota, meningkatkan penerangan jalan, serta melatih pencegahan kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

Kota-kota di Indonesia juga sudah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan kota ramah gender. Seperti, aplikasi SafetiPin yang pernah dilakukan di Jakarta tahun 2014, lalu penyediaan fasilitas penitipan anak di kantor pemerintahan, swasta, dan ruang publik, serta sekolah perempuan yang ditujukan untuk mengembangkan kesadaran kritis dan kepemimpinan kaum perempuan.

Dalam perwujudannya, kota ramah gender masih diiringi keterbatasan akibat kurangnya wawasan maupun kesempatan yang sama bagi perempuan untuk turut andil dalam pembangunan kota. Diperlukan strategi pemberdayaan perempuan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, didukung dengan kebijakan strategis dan anggaran responsif gender yang memadai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

Pedagang kaki lima, tukang ojek, hingga pekerja lepas tanpa kontrak resmi. Kita menyebut mereka sebagai pelaku sektor informal, bagian dunia kerja yang sering kita temui sehari-hari tetapi mungkin jarang kita pahami sepenuhnya.

Bagaimana asal muasalnya?

Menurut teori kelebihan tenaga kerja, sektor informal berkembang sebagai respons terhadap ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap surplus tenaga kerja. 

Hal ini terjadi karena ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja sektor formal yang umumnya lebih memilih tenaga kerja terdidik dengan keterampilan tertentu. Dampaknya, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak dapat diterima di sektor formal mencari peluang pekerjaan alternatif yang lebih mudah di sektor informal.^[1]

Besarnya peran sektor informal terutama di kawasan perkotaan Indonesia terjadi setelah krisis ekonomi 1997–1998 yang membuat jutaan pekerja dari sektor industri dan jasa kehilangan pekerjaan.^[2]

Banyak dari mereka akhirnya beralih ke sektor informal, seperti menjadi pedagang, ojek, atau kembali ke desa untuk bertani. Data ADB (2011) mencatat bahwa sekitar 70% angkatan kerja pada akhir tahun 1990-an bekerja di sektor informal, terutama di bidang pertanian.^[3]

Lama-kelamaan, perbedaan antara sektor formal dan informal terasa seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, seolah menjadi bagian permanen dari struktur ketenagakerjaan kita. 

Di mana ada sektor formal, biasanya sektor informal ikut hadir, mirip seperti kenyataan bahwa orang kaya dan orang miskin selalu ada berdampingan.

Tidak dapat dipungkiri, sektor informal mengambil peran sebagai jaring pengaman sosial sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Badan Pusat Statistik memperkirakan pada tahun 2020-2024, terdapat sekitar 60% lapangan kerja sektor informal. 

Pertanyaannya, mengapa sektor ini penting tetapi sering kali kurang mendapat perhatian? 

Sektor informal menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk bertahan hidup, terutama saat lapangan kerja formal terbatas. Namun, sebagian besar pelaku usaha informal tidak memiliki akses pada perlindungan sosial, pembiayaan formal, atau pelatihan keterampilan. Akibatnya, produktivitas mereka rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tidak adanya batasan yang tegas antara sektor formal dan informal serta rendahnya kesadaran pemerintah atas keberadaan sektor informal yang seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang ilegal dan tidak pantas mendapatkan perhatian hukum menjadikan mereka kian terpinggirkan.^[4]

Meskipun sudah banyak juga pemerintah yang menunjukkan perhatiannya kepada sektor informal, tetapi jumlahnya masih terhitung kecil dibandingkan dengan persoalan yang ada.

Referensi

[1] Pitoyo, A. (2007). DINAMIKA SEKTOR INFORMAL Dl INDONESIA Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. Yogyakarta: Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan. https://doi.org/10.22146/jp.12081

[2] Puspita, T. (2018). “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga”, Balada Nestapa Pekerja Informal. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/puspitateresa/sudah-jatuh-tertimpa-tangga-balada-nestapa-pekerja-informal

[3] Asian Development Bank (2011). The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia. Mandaluyong City, Philippines. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28438/informal-sector-indonesia

[4] Sarosa, W. (2006). Berkembang Pesat Akibat Ketimpangan Transportasi. Jurnal Nasional. https://ruang-waktu.com/berkembang-pesat-akibat-ketimpangan-transportasi

SDG-4 menargetkan semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dari pengasuhan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. 

Namun, apakah pendidikan hanya soal sekolah, guru, dan bangku kelas?

Di banyak kota Indonesia, fasilitas pendidikan memang terus dibangun. Gedung-gedung sekolah berdiri megah, ruang kelas diperbaiki, dan teknologi perlahan masuk. 

Pertanyaannya: apakah ruang kota memiliki andil dalam mendidik warganya di luar jam sekolah?

Pendidikan bukan cuma soal nilai ujian atau ijazah. Kota juga perlu mengajarkan dan membiasakan hal-hal sederhana yang membentuk karakter warganya: tertib antre, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati pejalan kaki, atau merawat taman bersama. Di sinilah kita dapat membayangkan ulang peran kota yang bukan sekadar sebagai ruang tinggal, tetapi juga ruang edukasi.

Ruang-ruang kota bisa menjadi pelengkap bahkan alternatif yang mendekatkan pendidikan ke kehidupan sehari-hari. Setidaknya, ada tiga karakteristik kota yang mengedukasi.

1. Memiliki fasilitas belajar dan pengembangan pengetahuan yang inklusif
2. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembang warganya melalui berbagai sarana
3. Ruang kota yang mengedukasi warganya melalui pendidikan informal

Beberapa kota sudah mulai ke arah sana. Misalnya,

1. Perpustakaan keliling

Di Kabupaten Bandung, tersedia perpustakaan keliling dan perpustakaan tanpa buku yang dapat diakses lewat kode QR.

2. Patung-patung di ruang publik

Di luar negeri, patung-patung di ruang publik, seperti Civilian War Memorial di Singapura atau Confucius Statue di Tiongkok, bukan hanya memperindah kota, tetapi juga menjadi pengingat sejarah, nilai moral, atau identitas budaya. 

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tetap menjadi tanggung jawab negara. Namun, kota bisa mengambil perannya sebagai sahabat belajar yang membentuk karakter lewat kebiasaan, ruang, dan interaksi sehari-hari.

Karena sejatinya, kota yang baik tak hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga menumbuhkan akal budi warganya.

Koridor utama Jalan HR Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika menjadi jalur utama pusat bisnis Jakarta yang dipenuhi ribuan kendaraan setiap hari.

Di tengah kemacetan yang tidak kunjung reda, tiang-tiang beton besar dan tua yang merupakan sisa dari proyek monorel Jakarta yang mangkrak sejak 2007 tetap berdiri diam. Tiang-tiang ini sekarang bukan hanya saksi bisu kegagalan masa lalu, tetapi juga merusak estetika kota.[1] 

Banyak yang bertanya,

Kenapa tidak dibongkar saja? Atau, jika tetap berdiri, kenapa tidak dilanjutkan proyeknya? 

Monorel Jakarta pertama kali dimulai pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Dua jalur direncanakan: Green Line (14,3 km) dan Blue Line (14,8 km), dengan target 160.000 penumpang per hari. Biaya proyek diperkirakan mencapai Rp8–16 triliun.[2] 

Sempat berganti-ganti kepemilikan, pada tahun 2008 akhirnya proyek ini dinyatakan berhenti setelah investor utama mundur. Pada 2013, proyek dihidupkan kembali oleh PT Jakarta Monorail dan Ortus Group, tetapi kembali gagal karena tidak ada kejelasan sumber dana dan perizinan.[2]

Belakangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung mulai mewacanakan penuntasan persoalan tiang mangkrak ini. Belum ada keputusan final, tetapi ini setidaknya menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai sadar: beban sejarah infrastruktur tidak bisa terus dibiarkan seperti fosil di tengah kota.[3]

Sembari menunggu keputusan besar,

Akan lebih baik jika memulainya dengan solusi jangka pendek yang mungkin juga bisa menjadi alternatif jangka panjang. Misalnya, menjadikan tiang-tiang monorel yang terbengkalai sebagai media iklan vertikal. Selain menambah nilai estetika, pendekatan ini berpotensi menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Kisah monorel Jakarta adalah pengingat bahwa perencanaan transportasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak cukup hanya meletakkan tiang dan membuat presentasi megah. Dibutuhkan koordinasi antarlembaga, pendanaan yang jelas, serta transparansi pada publik.

Lebih penting lagi, proyek transportasi harus dirancang dengan visi jangka panjang yang tidak terhenti hanya karena pergantian kepala daerah. Infrastruktur bukan soal masa jabatan lima tahun, ia adalah warisan kota untuk puluhan tahun ke depan.

Jakarta tidak butuh lagi "tugu kenangan", melainkan solusi. Entah dengan membongkar dan memanfaatkan lahannya, atau menghidupkannya kembali secara kreatif. Satu hal yang pasti, kita tidak boleh lagi membiarkan ruang publik didominasi oleh bangkai beton yang tak punya masa depan.

Jakarta hari ini sedang berbenah.

Pemerintah pusat dan daerah terus menggaungkan visi Jakarta sebagai kota global (global city) yang layak huni (livable city). Namun, kita perlu bertanya dengan jujur,

Apakah Jakarta sudah benar-benar layak huni? Apakah warganya merasa memiliki dan mencintai kotanya?

Jakarta memang terus bergerak menuju kota modern, tetapi rasa memiliki (sense of belonging) warganya terhadap kota ini belum tumbuh kuat. Banyak warga yang merasa Jakarta adalah tempat untuk bekerja dan bertahan hidup, bukan tempat untuk membangun ikatan atau kebanggaan.

Mengintip makna livable city

Livable city sering kali disalahartikan. Kita terlalu fokus pada teknologi, gedung tinggi, atau infrastruktur modern sebagai ukuran kelayakhunian kota. Lebih dari itu, livable city adalah kota yang mampu menciptakan keseimbangan antara manusia (people), alam (nature), dan budaya (culture) sehingga menghadirkan rasa bangga serta keterikatan emosional warganya (Susantono, 2025).

Masalah-masalah mendasar yang membuat Jakarta belum layak huni sangat nyata di depan mata. Banyak pembangunan di Jakarta mengedepankan city for human dalam arti fisik dan melupakan pentingnya harmoni dengan alam dan budaya. Kemacetan parah, permukiman kumuh, rumah tak layak huni, dan polusi udara masih menghantui aktivitas sehari-hari. 

Di samping tantangan fisik, alam dan budaya menjadi unsur penting yang tidak boleh hilang. 

Ruang hijau di kota bukan hanya sebagai pelengkap estetika, tetapi penyangga kehidupan yang menjaga kualitas udara dan menjadi ruang bernapas bagi warga. 

Sayangnya, masih banyak warga dan juga kebijakan yang memperlakukan alam sebagai ruang sisa yang bisa dikorbankan. Kawasan resapan ditutup, bantaran sungai disemen, hutan kota menyempit, demi ambisi pembangunan yang belum selalu berpihak pada keberlanjutan.

Pun dari segi budaya Jakarta, ia memegang peranan penting untuk menjadikan sebuah kota layak huni (livable) dan menjadi kota yang dicintai (lovable).

Kecintaan warga terhadap Persija, misalnya, lebih dari sekedar loyalitas pada klub sepak bola. Persija adalah simbol kebanggaan kolektif warga Jakarta yang mempersatukan mereka di tengah keberagaman.

Begitu pula dengan budaya Betawi, seperti ondel-ondel, tanjidor, lenong, dan lainnya yang merupakan simbol kekayaan Jakarta yang harus tetap hidup di tengah modernisasi. Budaya inilah yang dapat membuat Jakarta bukan hanya layak huni, tetapi juga layak dicintai oleh warganya. 

Dutch Disease adalah suatu keadaan malapetaka ekonomi yang datang dari kekayaan sumber daya alam. 

Ketika ekspor sumber daya alam melonjak, mata uang menguat, sektor manufaktur dan pertanian menjadi tidak mampu bersaing sehingga berujung pada kemunduran. 

Namun, ketika harga komoditas turun, negara justru menghadapi resesi dan gelombang pengangguran besar. Seperti namanya, fenomena ini awalnya terjadi di Belanda pada akhir 1960-an setelah penemuan gas alam di Groningen.^[1]

Kenapa menjadi buruk?

Penemuan gas alam di Groningen memang betul mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan rata-rata kenaikan PDB 5,1% per tahun dan pendapatan per kapita 3,7% per tahun pada 1947–1973. 

Namun, ketika krisis minyak global menghantam dan cadangan gas mulai menurun pada tahun 1973 dan 1979, pertumbuhan ekonomi Belanda melambat tajam dibanding negara Eropa Barat lainnya karena sektor non-gas tidak mampu menopangnya. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita tidak setinggi pertumbuhan PDB.^[2]

Bukan hanya Belanda. Nigeria, Venezuela, dan Nauru juga menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki justru membawa kerentanan ekonomi akibat ketergantungannya pada komoditas dan kurangnya diversifikasi ekonomi.^[3]

Kapan anugerah sumber daya alam berubah menjadi petaka?

1. Ketika pendapatan dalam negeri dari sektor sumber daya alam meningkat diiringi dengan peningkatan permintaan dan kenaikan harga barang dalam negeri, sementara harga produk manufaktur tidak bisa ikut naik karena mengikuti harga pasar dunia.
2. Ketika sektor sumber daya alam tumbuh pesat dan menarik banyak tenaga kerja dan modal, sementara sektor lain kekurangan tenaga kerja dan modal yang mengakibatkan pada menurunnya produktivitas.

Ismail (2010) meneliti dampak kenaikan harga minyak terhadap sektor manufaktur. Hasilnya, 

Seperti tidak asing, bukan?

Indonesia kini sedang berkomitmen untuk memperluas hilirisasi di berbagai sektor, seperti nikel, tembaga, dan batu bara sebagai strategi meningkatkan nilai tambah domestik. Namun, di tengah potensi keuntungan ekonomi jangka pendek, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam fenomena Dutch Disease.

PDB tahun 2022 Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi 12,2%. Ini belum dengan eksternalitas negatif sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. 

Studi oleh Greenpeace (2024) menyatakan, bahwa ketika Indonesia mulai meninggalkan sektor ekstraktif dan bertransisi menuju ekonomi hijau, dalam 10 tahun PDB Indonesia dapat bertambah hingga Rp2.943 triliun atau setara dengan 14,3% dari PDB tahun 2024. Sementara jika Indonesia terus mengandalkan sektor ekstraktifnya, hanya mampu mencapai Rp1.843 triliun dalam 10 tahun.^[5]

Bagaimana menghindari jebakan Dutch Disease?

Indonesia, khususnya kawasan timur, sudah saatnya mengakhiri ketergantungannya pada industri ekstraktif, memperkuat diversifikasi ekonomi dengan menyeimbangkan hilirisasi industri dengan pengembangan sektor-sektor perkotaan bernilai tambah tinggi, seperti manufaktur, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.

Arah ini sejalan dengan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 yang menekankan pentingnya pengembangan wilayah metropolitan di luar Jawa sebagai pusat pertumbuhan baru. 

Tanpa arah pembangunan yang seimbang, Indonesia berisiko terjebak dalam deindustrialisasi.

Referensi

[1] Brahmbhatt, M., Canuto, O., & Vostroknutova, E. (2010, Juni). Dealing with Dutch Disease. Economic Premise, No. 16. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/d8c90288-abd8-5876-999c-1e09ff1a281a/content

[2] De Haan, J., & de Jong, H. (1994, Januari). Characteristics of Economic Growth in the Netherlands During the Post-war Period. SourceRePEc. University of Groningen. https://ideas.repec.org/

[3] Darmawan, A. P., & Dzulfaroh, A. N. (2025, Juni 14). Daftar 5 Negara yang Hancur karena Pertambangan. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/14/120000165/daftar-5-negara-yang-hancur-karena-pertambangan

[4] Ismail, K. (2010, April). The Structural Manifestation of the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries. Working Paper 10/103. International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10103.pdf

[5] Greenpeace Indonesia & CELIOS. (2024, Desember 19). Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia. Greenpeace Indonesia. https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia