Memasuki pertengahan tahun 2026 ini, SDGs telah berada di fase akhir implementasi menuju tenggat waktu 2030. Sisa waktu ini menjadi momentum untuk menilai sejauh mana capaian yang telah diraih, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang menghambat pencapaian target. Evaluasi ini penting untuk mendorong transformasi pembangunan bukan hanya di tingkat internasional tapi di tingkat nasional dan lokal.
Bahkan berbagai analis pembangunan menilai bahwa sekitar 65 persen target SDGs berisiko tidak tercapai apabila para pemangku kepentingan perkotaan tidak diberikan peran yang lebih jelas dan strategis dalam implementasi agenda pembangunan global. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen global dan kapasitas implementasi di tingkat kota.
Dalam konteks tersebut, urbanisasi muncul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan SDGs. Urbanisasi telah menjadi kekuatan utama dalam pembangunan global dan menempatkan kota sebagai aktor kunci dalam pencapaian SDGs dan New Urban Agenda (NUA).
Namun demikian, urbanisasi juga menghadirkan paradoks pembangunan. Di satu sisi, kota memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan global. Di sisi lain, meskipun pembangunan perkotaan mengusung mandat leave no one behind, praktik pembangunan di banyak kota masih cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Orientasi ini tidak selalu berimplikasi pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Lalu bagaimana urbanisasi yang berkelanjutan itu?
- Inklusif dan berkeadilan sosial
- Efisien dalam penggunaan sumber daya dan energi
- Selaras dengan daya dukung lingkungan
- Didukung tata kelola yang kuat dan partisipatif
- Berfungsi sebagai pengungkit pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
Selain itu Laporan World Cities Report 2020 menjelaskan bahwa nilai urbanisasi berkelanjutan tidak hanya soal pertumbuhan fisik kota, tetapi merupakan gabungan dari empat dimensi utama, yaitu: nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan nilai tak berwujud
Dalam konteks tersebut, keberhasilan urbanisasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kapasitas pembiayaan pembangunan perkotaan. Meskipun Agenda Aksi Addis Ababa telah menyediakan kerangka pembiayaan dan menekankan peran kebijakan publik dalam memperkuat iklim fiskal, realisasinya masih tertinggal, khususnya di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan meningkatnya risiko utang.
Ketergantungan pada pendapatan pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan perkotaan, serta tingginya kebutuhan investasi untuk perumahan layak, layanan dasar, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan perkotaan menciptakan kesenjangan struktural antara laju urbanisasi dan kemampuan pendanaan.
Oleh karena itu, investasi yang diperlukan untuk meningkatkan manfaat urbanisasi berkelanjutan perlu diarahkan secara strategis dan terkoordinasi.
Sumber: The Value of Sustainable Urbanization
Urbanisasi berkelanjutan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keniscayaan dalam perjalanan menuju pencapaian SDGs 2030. Dengan sisa waktu yang semakin terbatas, transformasi paradigma pembangunan perkotaan harus dipercepat, dari yang semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menuju pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan daya dukung lingkungan.
Kota tidak dapat lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan. Ia harus didudukkan sebagai subjek strategis yang memiliki kapasitas, kewenangan, dan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan agenda pembangunan global di level yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Untuk itu, kesenjangan antara komitmen global dan kapasitas implementasi lokal harus dijembatani melalui reformasi tata kelola yang partisipatif, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta inovasi skema pembiayaan yang tidak semata bertumpu pada pendapatan pemerintah.
