Artikel

12 Kota Baru, Who Will Live There?

16 November 2026
~5 mnt baca
12 Kota Baru, Who Will Live There?

Rencana Danantara untuk mengembangkan 12 kota pintar (smart city) di sejumlah wilayah Indonesia memunculkan harapan terhadap pemerataan pembangunan dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah kian mendesaknya kebutuhan akibat perkembangan kota yang makin pesat (Indraswari, 2026).

Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 mencatat bahwa sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2020. Proporsi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 72,9% pada tahun 2045. Melonjaknya angka pertumbuhan ini tentu diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan ruang kota baru. Meski demikian, pembangunan kota baru perlu didasarkan pada persoalan yang hendak diselesaikan.

Menurut Danantara, pembangunan 12 kota pintar baru bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui pengembangan kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuan tersebut perlu selaras dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah. Urgensi pembangunan juga perlu dibuktikan melalui kajian yang menyeluruh mengenai kebutuhan kawasan, kelayakan ekonomi, kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Rencana groundbreaking pada Desember 2026 perlu mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap tahapan. Pengembangan kota baru merupakan proses jangka panjang yang dapat berlangsung selama 20–30 tahun. Target pembangunan, indikator keberhasilan, dan komitmen lintas pemerintahan perlu ditetapkan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah pergantian kepemimpinan (Satyagraha, 2025). Kesiapan PT Kota Masa Depan Indonesia sebagai pelaksana juga perlu dipastikan melalui kapasitas kelembagaan, kompetensi tenaga ahli, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Hingga saat ini, Danantara belum mengumumkan seluruh lokasi yang akan dikembangkan menjadi 12 kota pintar baru. Namun, tiga lokasi yang telah masuk dalam prioritas awal penyusunan rencana induk adalah Walini di Jawa Barat, Batang di Jawa Tengah, dan Medan di Sumatera Utara. Selain ketiga lokasi tersebut, Danantara masih mengidentifikasi sejumlah kawasan potensial, termasuk Tuban dan Subang (Indraswari, 2026).

Salah satu calon lokasi pengembangan yang menarik perhatian adalah Walini yang terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, kawasan ini merupakan bagian dari Perkebunan Panglejar seluas sekitar 3.000 hektare yang dikelola oleh PTPN VIII dan didominasi tanaman teh. Nama Walini juga telah dikenal sebagai salah satu merek teh ternama di Jawa Barat yang dikembangkan PTPN VIII dengan produk teh premium dan telah menjangkau pasar internasional (Jefriandfo, 2015).

Namun, belakangan terjadi penurunan produktivitas perkebunan yang kemudian mendorong munculnya rencana diversifikasi pemanfaatan lahan (BBC, 2023). Pada tahun 2015, kawasan ini pernah diusulkan menjadi Kota Raya Walini. Rencana tersebut juga berkaitan dengan pengembangan transportasi kereta api cepat Jakarta—Bandung yang semula direncanakan memiliki stasiun di Walini. Dalam perkembangannya, rencana pengembangan stasiun kereta cepat tersebut kemudian dibatalkan dan dipindahkan ke Padalarang pada tahun 2021 (Kosasih, 2016). 

A map of a city

AI-generated content may be incorrect.

Gambar  1 Rencana Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sumber: Tribun Jabar

Gambar  2. Rencana Pengembangan Kawasan Walini
Sumber: Litbang Kompas

Meski belum ada pernyataan resmi tentang alasan pemilihan Walini sebagai salah satu lokasi pengembangan kota baru oleh Danantara, lokasi ini memiliki keuntungan strategis karena keberadaan kereta cepat Jakarta—Bandung dan akses jalan tol Cipularang. Kendati demikian, pengembangan daerah ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat fungsi perkebunan dan kawasan hijau memiliki peran ekologis (Saraya, 2026). 

Kota perlu dipandang sebagai ruang hidup bersama yang pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan publik. Keterlibatan badan usaha dalam pembangunan kota merupakan hal yang memungkinkan. Namun, pembagian fungsi publik, privat, dan komersial harus ditetapkan secara jelas. Hunian dan pusat perdagangan dapat dikembangkan melalui kegiatan bisnis, sedangkan jalan umum, ruang terbuka, pelayanan dasar, dan keseluruhan ruang kota adalah hak publik yang dibangun untuk menjamin kepentingan masyarakat (Sasongko, 2023). 

Ketersediaan lapangan kerja di dalam kawasan ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada Bandung dan wilayah sekitarnya. Jika kesempatan kerja terbatas, perjalanan komuter dan penggunaan kendaraan pribadi berpotensi meningkat serta memicu urban sprawl yaitu perluasan kawasan terbangun tanpa keterpaduan fungsi ruang dan transportasi (Mungkasa, 2024). 

Gambar  3. Kota Baru Putrajaya
Sumber: tak.com.

Gambar  4. Kota Baru Canberra
Sumber: toolkit.canberra.com

Pengalaman Canberra di Australia dan Putrajaya di Malaysia dapat menjadi bahan pembelajaran. Pengembangan Canberra awalnya ditujukan untuk menyediakan pusat pemerintahan federal yang netral dan terpisah dari Sydney maupun Melbourne akibat persaingan kedua kota tersebut. Kawasan ini kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Australia pada 1908 dan mulai dibangun pada 1913.

Serupa dengan itu, Putrajaya dirancang sebagai pusat administrasi pemerintahan Malaysia yang dilengkapi dengan hunian, infrastruktur, dan pelayanan perkotaan terintegrasi. Pembangunannya muncul pada 1980-an untuk mengurangi kepadatan Kuala Lumpur. Putrajaya kemudian ditetapkan sebagai pusat administrasi federal pada 1995 dan mulai dibangun pada 1996.

Namun, perkembangan kedua ibu kota tersebut memperlihatkan tantangan dalam membangun pusat kehidupan. Di Canberra, sekitar 13% dari lebih 220.000 orang yang bekerja di Australian Capital Territory (ACT) pada 2016 merupakan penduduk dari luar wilayah tersebut (Government, 2026). Upaya ini disertai pengembangan kawasan hunian Woden dan Belconnen, pusat perbelanjaan Monaro Mall dan Belconnen Mall, serta ruang rekreasi publik di sekitar Lake Burley Griffin untuk menarik penduduk dan menghidupkan aktivitas perkotaan.

Sementara itu, di Putrajaya, sebanyak 56,4% dari 81.110 aparatur sipil yang bekerja di kawasan tersebut tercatat tinggal di luar Putrajaya pada 2025 (Perbadanan Putrajaya, 2025). Upaya menghidupkan aktivitas perkotaan didukung oleh pusat perbelanjaan Alamanda Putrajaya dan IOI City Mall, kawasan komersial, serta ruang rekreasi Taman Botani Putrajaya dan Taman Wetland Putrajaya.

Dengan demikian, Danantara sebagai penginisiasi ide pembangunan 12 kota pintar baru tersebut perlu belajar dari pengalaman pembangunan kota lain. Rencana pengembangan perlu didasarkan pada  dasar pemilihan lokasi dan kajian kebutuhan infrastruktur, aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, kesiapan kelembagaan, dan skema pembiayaan untuk memastikan pembangunan benar-benar ditujukan bagi kepentingan publik.

 

Referensi

BBC. (2023). Rencana patung raksasa Sukarno di Bandung Barat dikritik warganet dan pakar tata kota - “Apa manfaatnya? Untuk selfie aja?” https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n844v1658o

Government, A. (2026). Canberra by numbers. https://www.act.gov.au/our-canberra/latest-news/2026/october/canberra-by-numbers

Indraswari, S. A. (2026). Danantara Mau Bangun 12 Smart City di RI, 3 Kota Ini Jadi Proyek Pertama! https://www.detik.com/properti/berita/d-8739961/danantara-mau-bangun-12-smart-city-di-ri-3-kota-ini-jadi-proyek-pertama

Jefriandfo, M. (2015). Bakal Ada Kota “Eropa” di Lahan Perkebunan Teh Walini 3.000 Hektar. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3049933/bakal-ada-kota-eropa-di-lahan-perkebunan-teh-walini-3-000-hektar

Kosasih, D. (2016). Warga Walini Belum Mendapat Sosialisasi Trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung. https://www.greeners.co/berita/warga-walini-belum-mendapat-sosialisasi-trase-kereta-cepat-jakarta-bandung/

Mungkasa, O. (2024). Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaanbagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Beragam Upaya, Pembelajaran dan Rekomendasi. 1–56.

Perbadanan Putrajaya. (2025). Rancangan Pemajuan Putrajaya 2050. Smart Putrajaya. https://smart.putrajaya.my/ms/initiatives/rancangan-struktur-putrajaya-2050/

Saraya, E. G. (2026). Apa Itu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan? Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://environesia.co.id/blog/Apa-Itu-Daya-Dukung-dan-Daya-Tampung-Lingkungan-Dasar-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup

Sasongko, I. (2023). Pengembangan Berkelanjutan Penyediaan Infrastrukstur Pada Kawasan Pemukiman Secara Berkelanjutan. PT. Muara Karya (IKAPI). https://eprints.itn.ac.id/11360/1/Full_Buku Penyediaan Infrastruktur.pdf

Satyagraha. (2025). Kemendagri: Pemerintah kota harus punya perencanaan hingga 30 tahun. https://lampung.antaranews.com/berita/809146/kemendagri-pemerintah-kota-harus-punya-perencanaan-hingga-30-tahun

#RuangWaktu #Artikel
Bagikan:

Dipublikasikan Oleh

Tim Redaksi RuangWaktu

Mengkurasi dan menyajikan wawasan mendalam seputar dinamika pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Berdedikasi untuk ruang publik yang lebih baik.


Eksplorasi Lainnya

Menghidupkan Ruang Melalui Regenerasi Kota
Artikel
06 Nov 2026

Menghidupkan Ruang Melalui Regenerasi Kota

Baca
Nyok, Namu ke Balai Kota Kite!
Artikel
05 Nov 2026

Nyok, Namu ke Balai Kota Kite!

Baca
Blok M, M-nya apa? Mixed-Use
Artikel
19 Oct 2026

Blok M, M-nya apa? Mixed-Use

Baca
Lihat Semua Artikel