Rencana Danantara untuk mengembangkan 12 kota pintar (smart city) di sejumlah wilayah Indonesia memunculkan harapan terhadap pemerataan pembangunan dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah kian mendesaknya kebutuhan akibat perkembangan kota yang makin pesat (Indraswari, 2026).
Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 mencatat bahwa sebanyak 56,7% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2020. Proporsi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 72,9% pada tahun 2045. Melonjaknya angka pertumbuhan ini tentu diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan ruang kota baru. Meski demikian, pembangunan kota baru perlu didasarkan pada persoalan yang hendak diselesaikan.
Menurut Danantara, pembangunan 12 kota pintar baru bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui pengembangan kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuan tersebut perlu selaras dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah. Urgensi pembangunan juga perlu dibuktikan melalui kajian yang menyeluruh mengenai kebutuhan kawasan, kelayakan ekonomi, kondisi lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Rencana groundbreaking pada Desember 2026 perlu mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan setiap tahapan. Pengembangan kota baru merupakan proses jangka panjang yang dapat berlangsung selama 20–30 tahun. Target pembangunan, indikator keberhasilan, dan komitmen lintas pemerintahan perlu ditetapkan untuk menjaga keberlanjutannya di tengah pergantian kepemimpinan (Satyagraha, 2025). Kesiapan PT Kota Masa Depan Indonesia sebagai pelaksana juga perlu dipastikan melalui kapasitas kelembagaan, kompetensi tenaga ahli, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Hingga saat ini, Danantara belum mengumumkan seluruh lokasi yang akan dikembangkan menjadi 12 kota pintar baru. Namun, tiga lokasi yang telah masuk dalam prioritas awal penyusunan rencana induk adalah Walini di Jawa Barat, Batang di Jawa Tengah, dan Medan di Sumatera Utara. Selain ketiga lokasi tersebut, Danantara masih mengidentifikasi sejumlah kawasan potensial, termasuk Tuban dan Subang (Indraswari, 2026).
Salah satu calon lokasi pengembangan yang menarik perhatian adalah Walini yang terletak di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini, kawasan ini merupakan bagian dari Perkebunan Panglejar seluas sekitar 3.000 hektare yang dikelola oleh PTPN VIII dan didominasi tanaman teh. Nama Walini juga telah dikenal sebagai salah satu merek teh ternama di Jawa Barat yang dikembangkan PTPN VIII dengan produk teh premium dan telah menjangkau pasar internasional (Jefriandfo, 2015).
Namun, belakangan terjadi penurunan produktivitas perkebunan yang kemudian mendorong munculnya rencana diversifikasi pemanfaatan lahan (BBC, 2023). Pada tahun 2015, kawasan ini pernah diusulkan menjadi Kota Raya Walini. Rencana tersebut juga berkaitan dengan pengembangan transportasi kereta api cepat Jakarta—Bandung yang semula direncanakan memiliki stasiun di Walini. Dalam perkembangannya, rencana pengembangan stasiun kereta cepat tersebut kemudian dibatalkan dan dipindahkan ke Padalarang pada tahun 2021 (Kosasih, 2016).
Gambar 1 Rencana Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sumber: Tribun Jabar
Gambar 2. Rencana Pengembangan Kawasan Walini
Sumber: Litbang Kompas
Meski belum ada pernyataan resmi tentang alasan pemilihan Walini sebagai salah satu lokasi pengembangan kota baru oleh Danantara, lokasi ini memiliki keuntungan strategis karena keberadaan kereta cepat Jakarta—Bandung dan akses jalan tol Cipularang. Kendati demikian, pengembangan daerah ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat fungsi perkebunan dan kawasan hijau memiliki peran ekologis (Saraya, 2026).
Kota perlu dipandang sebagai ruang hidup bersama yang pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan publik. Keterlibatan badan usaha dalam pembangunan kota merupakan hal yang memungkinkan. Namun, pembagian fungsi publik, privat, dan komersial harus ditetapkan secara jelas. Hunian dan pusat perdagangan dapat dikembangkan melalui kegiatan bisnis, sedangkan jalan umum, ruang terbuka, pelayanan dasar, dan keseluruhan ruang kota adalah hak publik yang dibangun untuk menjamin kepentingan masyarakat (Sasongko, 2023).
Ketersediaan lapangan kerja di dalam kawasan ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada Bandung dan wilayah sekitarnya. Jika kesempatan kerja terbatas, perjalanan komuter dan penggunaan kendaraan pribadi berpotensi meningkat serta memicu urban sprawl yaitu perluasan kawasan terbangun tanpa keterpaduan fungsi ruang dan transportasi (Mungkasa, 2024).
|
|
|