Dunia yang semakin mengota membawa harapan sekaligus tekanan.
Dalam dua dekade ke depan, akan ada tambahan hampir 70 juta penduduk perkotaan Indonesia. Namun, jika urbanisasi berjalan seperti skema business-as-usual, tambahan populasi itu akan terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa, memperlebar kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan tekanan ekologis.
Secara global, kota menyumbang 75% emisi karbon. Di Indonesia, jejak ekologis urbanisasi tampak dari polusi udara, banjir, serta hilangnya ruang terbuka hijau.
KPN 2045 sebagai pedoman strategis untuk memandu pembangunan perkotaan Indonesia hingga 2045 menegaskan bahwa pembangunan kota Indonesia harus bertransformasi menjadi:
- Sistem perkotaan yang seimbang dan berkeadilan
- Kota layak huni, inklusif, dan berbudaya
- Kota yang maju dan menyejahterakan
- Kota yang hijau dan tangguh
- Tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu
Melalui misi keempat, kota dituntut memastikan keberlangsungan hidup dan fungsi kota di tengah krisis dengan efisiensi energi.
Beberapa konsep pembangunan kota yang dapat menginspirasi arah KPN, antara lain sebagai berikut.
- Circular Metabolism
Kota dengan metabolisme linier (biocidic city) terus mengambil sumber daya alam dan menghasilkan limbah tanpa daur ulang, menyebabkan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, kota dengan metabolisme sirkular (biogenic city) berupaya meminimalkan penggunaan sumber daya dan limbah melalui efisiensi energi, daur ulang, dan produksi berkelanjutan sehingga ekosistem tetap terjaga.
- Ecological Footprint
Ecological footprint menjelaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan kota meninggalkan jejak ekologis terhadap lingkungan. Kota yang berorientasi pada keberlanjutan berupaya menekan jejak tersebut seminimal mungkin melalui pengembangan kota yang kompak (compact city) serta penerapan sistem mobilitas yang efisien dan rendah emisi.
- Eco²Cities
Eco²Cities atau Ecological Cities as Economic Cities Initiative adalah inisiatif Bank Dunia yang mendorong kota-kota di negara berkembang mencapai keberlanjutan ekologis dan ekonomi secara bersamaan.
Namun, Indonesia menghadapi tantangan nyata …
Krisis energi menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Meski Indonesia menargetkan net-zero emission pada 2060 dan mendorong transisi ke kendaraan listrik, 60% listrik nasional masih berbasis batu bara, sementara rasio pajak yang rendah membatasi ruang fiskal untuk investasi energi bersih.
Selain itu, urbanisasi masih tersentralisasi di Jawa, sementara kota-kota di luar Jawa terjebak pada ekonomi ekstraktif. Padahal, riset oleh RuangWaktu menunjukkan sektor-sektor perkotaan di luar Jawa memiliki daya saing yang lebih tinggi dan berpotensi menciptakan nilai tambah lebih besar bila diarahkan menuju ekonomi perkotaan yang eco-efficient.
China memanfaatkan tingkat urbanisasinya untuk berinvestasi di sektor infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kota (Jian, 2024). Indonesia sebagai negara kepulauan tentu menghadapi tantangannya tersendiri. Investasi di sektor perkotaan masih banyak berpusat di Pulau Jawa. Hal ini harus mulai didorong di perkotaan luar Jawa, sebagaimana diamanatkan dalam KPN 2045.
Sebagai contoh, banyaknya pembangunan dan investasi di infrastruktur Kota Palembang menyambut Asian Games 2018, menjadikan kontribusi PDRB sektor konstruksi Kota Palembang sekitar 46% dari PDRB Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara jika kita terus mendorong kegiatan ekstraktif, katakan Maluku Utara yang ekonominya meningkat pesat di triwulan 1 2025 hingga mencatat pertumbuhan di angka 34,58 persen karena kegiatan tambang dan nikelnya, tetapi diiringi kerusakan lingkungan besar-besaran, seperti hilangnya lebih dari 160 ribu hektare hutan di Halmahera dan pencemaran sungai akibat aktivitas tambang.
Urbanisasi memang tidak terelakkan. Namun, perlu diantisipasi dan direspons dengan baik agar tidak menimbulkan banyak dampak negatif.