Kota yang Menyehatkan: Cara Hidup Normal Baru

Pandemi Covid-19 telah mengubah bagaimana kota direncanakan, dibangun, dan dikelola di masa mendatang. Kota-kota pasca pandemi haruslah kota yang menyehatkan. Menurut Wicaksono Sarosa, sebagaimana dikutip dalam buku Kota untuk Semua, kota yang menyehatkan tidak hanya memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi masyarakatnya, tetapi juga harus bersih, memiliki lingkungan yang sehat, serta mendorong warga bergerak aktif. Kota yang sehat pasca pandemi adalah kota yang warganya senantiasa menjaga standar kebersihan dan higienitas yang tinggi sebagai kenormalan baru.

Namun, belum semua kota di Indonesia mampu untuk menjadi kota yang menyehatkan. Contohnya, masih banyak warga kota yang membuang sampah sembarangan, hingga mengotori lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, kondisi trotoar di kota-kota yang belum layak, nyaman, dan aman membuat warga menjadi malas berjalan kaki dan kurang bergerak. Permukiman padat penduduk di kota juga umumnya tidak memiliki infrastruktur lingkungan skala komunal, seperti air bersih, sanitasi, dan lainnya. Hal ini sudah tentu menjadi pekerjaan besar bagi para pengelola kota, terutama di kehidupan normal baru pasca pandemi Covid-19.

Kota yang tidak menyehatkan ternyata lebih rentan terkena dampak dari bencana kesehatan, termasuk pandemi Covid-19.  Kota yang tidak menyehatkan cenderung kurang siap saat tiba-tiba terjadi epidemi atau pandemi di wilayahnya. Lingkungan yang kotor dan tidak sehat sering menjadi tempat awal munculnya berbagai penyakit seperti DBD, malaria maupun penyakit pencernaan. Kondisi lingkungan seperti itu terkadang masih diperparah dengan minimnya fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika terjadi epidemi atau pandemi, bisa saja dalam waktu singkat jumlah pasien melebihi kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia hingga muncul korban jiwa.

Ketidaksiapan kota menghadapi epidemi atau pandemi akan berakibat lebih fatal jika yang diihadapi adalah penyakit baru. Seperti yang disampaikan dr. Yurdhina Meilissa, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini diakibatkan oleh jenis virus baru yang berbahaya dan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Kota-kota berpenduduk besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang, cenderung menjadi episentrum penyebaran virus, karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta infrastruktur kesehatan dan lingkungan yang belum memadai. Mayoritas daerah episentrum Covid-19 pun banyak yang berupaya untuk menerapkan pembatasan berbagai kegiatan sehingga menimbulkan dampak sosial ekonomi di masyarakat.

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 saat ini, sektor kesehatan dan ekonomi merupakan dua hal yang selalu dibahas. Namun, bagaimana kita membangun, merencana, dan mengelola kota yang sehat sering kali dilupakan. Padahal, kota berperan penting dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi ini di masa mendatang. Oleh karena itu, tuntutan untuk membangu kota yang sehat, bersih, hijau, dan aktif, serta dilengkapi fasilitas kesehatan yang mumpuni menjadi semakin relevan dan penting untuk segera dilakukan.

Kota yang Menyehatkan: Bagaimana Implementasinya?

Pandemi Covid-19 ini menjadi bukti jika kota-kota belum siap menghadapi bencana kesehatan. Untuk keluar dari pandemi, tentu saja kita harus berusaha mencegah virus semakin menyebar. Selain itu, kita juga harus berusaha membuat lingkungan yang lebih baik sebagai cara mitigasi bencana kesehatan di masa depan. Pandemi ini sebenarnya merupakan salah satu peluang untuk memperbaiki banyak hal, karena krisis kesehatan ini dibicarakan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, selama dan setelah pandemi Covid-19, kota-kota harus berpikir serius untuk menyehatkan warganya.

Untuk menyikapi perlunya kota yang menyehatkan tersebut, Nirwono Joga mengusulkan adanya buku Panduan Normal Baru Kota Sehat. Dalam panduan tersebut, diusulkan tiga parameter untuk mengukur sebuah kota sehat, yaitu sehat, bersih, dan hijau. Dalam parameter sehat, pertimbangan yang digunakan adalah fasilitas kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, dan pengendalian penyakit. Ketiga pertimbangan tersebut digunakan untuk mendukung kota sehat tanpa penyakit menular, seperti Covid-19, DBD dan malaria.

Gambar 1. Draft Panduan Normal Baru Kota Sehat

Sumber: Joga, 2020

Untuk mewujudkan kota yang bersih, kota perlu memperhatikan pengelolaan sampah dan limbah, kesehatan pangan, serta kebersihan lingkungan. Terkait pengolahan sampah dan limbah, tantangan yang dihadapi tidak hanya mengurangi sampah sejak sumber, tetapi juga mengolah dan mengelola sampah di akhir agar lebih ramah lingkungan. Terkait pangan, perlu adanya standar kebersihan dan kesehatan yang diterapkan terutama untuk rumah makan. Dalam standar tersebut, perlu diatur juga cara pengolahan sampah makanan yang dihasilkan. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat diharapkan dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan.

Untuk mewujudkan kota yang hijau, penting untuk memahami peran penataan permukiman, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan penerapan kebiasaan ramah lingkungan. Hal ini penting terlebih karena belakangan ini penyebaran Covid-19 banyak terjadi di kawasan padat dan rentan terjadi kerumunan, seperti pasar dan permukiman. Kondisi pasar dan kawasan padat yang rentan penyakit diperparah dengan minimnya RTH dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan budaya hidup bersih dan sehat dapat mempercepat penyebaran penyakit Covid-19 maupun penyakit menular lainnya.

Selain tiga aspek yang disampaikan Nirwono Joga tersebut, untuk mendesain sebuah kota yang menyehatkan, masyarakat juga perlu aktif seperti yang disampaikan oleh Poetoet Soedarjanto, ketua komunitas Bike to Work Indonesia. Salah satu cara untuk mendorong warga aktif bergerak adalah dengan bersepeda sebagai bagian dari rutinitas harian masyarakat. Penggunaan moda transportasi ramah lingkungan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, infrastruktur perkotaan, seperti jalur sepeda dan trotoar, dituntut baik agar tidak hanya sehat tapi juga bugar dan mampu membuat warganya aktif bergerak. Di samping itu, penting juga bagi para pesepeda untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik itu sebelum hingga setelah selesai bersepeda.

Gambar 2. Protokol Kesehatan Bersepeda

Sumber: B2W Indonesia, 2020

Dalam rangka pewujudan kota yang menyehatkan, intervensi diperlukan di setiap tingkatan, mulai dari skala makro hingga mikro. Hal ini karena kota yang sehat tidak dapat terwujud jika hanya memiliki kebijakan kesehatan lingkungan tanpa didukung dengan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakatnya. Yang juga penting dalam implementasi kota sehat adalah adanya standar pelayanan dasar yang menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Tentu hal di atas tidak lah mudah, terlebih kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih. Namun, pandemi Covid-19 memberikan satu peluang bagi para pengelola kota untuk mulai serius menyiapkan kota yang lebih menyehatkan di masa mendatang.

*Artikel ini disusun berdasarkan diskusi dalam Webinar #2 RWxKH ”Kota Sehat Pasca Pandemi” yang diselenggarakan oleh Ruang Waktu – Knowledge Hub for Sustainable [Urban] Development dan Kemitraan Habitat Indonesia

Ko-kreasi [Kota] untuk Semua saat New Normal

”New normal merupakan peluang untuk membuat kota-kota yang lebih sesuai dengan SDGs, Kota untuk Semua.” –Erna Witoelar–

Gagasan kota untuk semua merupakan penyederhanaan dari New Urban Agenda (NUA) yang didasari pada konsepsi hak atas kota (right to the city). Henry Lefebvre (1992, 1996) dan David Harvey (2008) berpendapat jika (a) manusia berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya dan (b) kota dapat mempengaruhi kehidupan warganya. Kedua argumentasi tersebut menjadi dasar pemikiran awal ”warga berhak terlibat dalam proses dan menikmati hasil pembangunan kota”. Dalam buku Kota untuk Semua, ”hak” partisipasi tersebut tidak hanya untuk warga kota tapi juga warga dari wilayah lain, kaum pendatang dan generasi mendatang (Sarosa, 2020). Dengan kata lain, semua warga kota, warga wilayah lain, pendatang, dan generasi mendatang berhak mendapatkan manfaat dari pembangunan kota.

Untuk mewujudkan kota untuk semua, NUA mempromosikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pembangunan lintas sektor, lintas disiplin ilmu, lintas wilayah dan multi-pihak. Pendekatan holistik sangat relevan untuk menerapkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang direkomendasikan menjadi rujukan pembangunan kota untuk semua. Tidak hanya kota tercantum dalam SDG-11, tapi semua tujuan dalam SDGs sesungguhnya sangat berkaitan dengan pembangunan perkotaan. Pendapat serupa ternyata juga dikemukakan oleh UN Habitat dimana menurut Erna Witoelar, UN Habitat sudah mengaitkan SDG 11 dengan 7 tujuan lain. Oleh karena itu, tidak heran jika pembangunan kota menjadi salah satu entry point untuk mencapai SDGs.

Gambar 1. Pemetaan Keterkaitan SDG 11 dengan Tujuan Lainnya

Sumber: Witoelar, 2020

Berbagai contoh upaya perwujudan SDG-11 di perkotaan nampak sangat jelas seperti perbaikan trotoar, penyediaan rumah bagi MBR, atau penyediaan angkutan umum perkotaan. Namun, belum banyak yang menyadari peran kota dalam SDG-3 dan SDG-14 misalnya. Dalam konteks SDG-3, peran kota dalam mendukung kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua orang tidak terbatas pada pembangunan fasilitas kesehatan unggul. Lebih dari itu, kota dapat berperan mewujudkan SDG-3 dengan membuat kota yang bersih, sehat, hijau, dan aktif. Secara ringkas, dapat disimpulkan kota dapat mendorong pencapaian SDGs baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kota Ko-Kreasi: Mungkinkah?

Saat ini kita sedang menghadapi tantangan global yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia termasuk perkotaan. Pandemi Covid-19 memang melahirkan pertanyaan-pertanyaan terkait keberlanjutan sebuah kota. Kepadatan tinggi di perkotaan sering disebut-sebut sebagai penyebab cepatnya penyebaran virus. Dengan terganggunya kegiatan ekonomi selama pandemi, pembangunan kota juga ikut terdampak. Lantas bagaimanakah wujud kota di masa depan?

Pandemi memang menjadi wake up call bagi semua pihak untuk mengevaluasi perencanaan, pengelolaan dan pembangunan perkotaan yang dilakukan selama ini. Menurut Menurut Erna Witoelar, masa new normal menjadi kesempatan kita untuk benar-benar menerapkan norma-norma baru kota untuk semua, termasuk melakukan pembangunan yang selaras dengan SDGs. Pada masa new normal, pendekatan holistik melalui kemitraan menjadi kunci menuju kota untuk semua.

Kota ko-kreasi merupakan gagasan paling realistis dalam mewujudkan kota untuk semua. Wicaksono Sarosa mengungkapkan jika kota ko-kreasi yaitu kota yang merupakan hasil kontribusi semua pihak, dari sumber daya semua pihak sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh semua pihak. Argumen tersebut juga didukung oleh Erna Witoelar yang menyatakan jika kota ko-kreasi didasari oleh hubungan kerja sama yang dibangun dengan visi bersama (co-creating), berbagi sumber daya (co-sharing) dan risiko ditanggung bersama (co-risk taking).

Gambar 2. Prinsip Dasar Kota Ko-Kreasi

Sumber: Witoelar, 2020

Dalam kota ko-kreasi, pemerintah berperan dalam mengatur hal-hal yang menjadi kepentingan publik serta masuk di mana kebutuhan tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar. Penyediaan infrastruktur, fasilitas sanitasi dan air minum menjadi beberapa contoh kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar, sehingga ada beberapa kelompok yang tertinggal seperti kaum miskin atau penyandang disabilitas. Menurut Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, Kementerian PUPR sudah berkontribusi mempercepat pemenuhan pelayanan tersebut. Namun, upaya yang sudah dilakukan masih perlu ditingkatkan dan dipercepat agar kota untuk semua segera dapat diwujudkan.

Di sisi lain, swasta turut berperan menyediakan kebutuhan kota pada sektor yang dapat berjalan dengan mekanisme pasar. Pemenuhan kebutuhan kota oleh pihak swasta dapat dilakukan secara lebih efisien termasuk dalam perwujudan kota untuk semua. Menurut Managing Director Presiden Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe, pengembangan BSD City sudah berupaya menerapkan inklusifitas dan selaras dengan SDGs. Misalnya saja wadah SATU BSD (Silaturahmi Antar Umat Berdikari Sehat Damai), pasar rakyat dan konsep hunian berimbang yang berkontribusi untuk mengurangi kesenjangan, selaras dengan SDG-10.

Sementara itu,  masyarakat memiliki hak terlibat dan memiliki kewajiban menjaga kota secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilannya. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, warga kota dan DPR bertugas mengawasi pembangunan kota untuk semua. Dalam hal ini, baik warga maupun anggota parlemen harus aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan kota, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pembangunan. Ko-kreasi harus menjadi nafas dalam pembangunan kota di mana pembangunan kota harus sesuai dengan kebutuhan warga, termasuk kaum marjinal.

Membangun kota untuk semua pada masa new normal dapat dilakukan dengan menerapkan konsep kota ko-kreasi di mana pemerintah, swasta dan masyarakat bekerja sama secara setara. pemerintah, swasta dan masyarakat harus menerapkan prinsip kemitraan (saling percaya, kesetaraan, transparansi, manfaat bersama, keberanian untuk bekerja sama) untuk mewujudkan kota untuk semua. Kerja sama tersebut merupakan solusi untuk saling melengkapi kekuatan dan kekurangan dari semua pihak. Jika pemerintah berjalan sendiri, swasta berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri, belum tentu tujuannya searah. Bisa saja semua bertujuan sama untuk mewujudkan kota untuk semua tapi tanpa adanya kemitraan, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, bisa saja terjadi gesekan antar aktor. Oleh karenanya, kota ko-kreasi merupakan solusi paling memungkinkan untuk mewujudkan kota untuk semua.

* Artikel ini disusun berdasarkan diskusi dalam Webinar #1 RWxKH “Relevansi Kota untuk Semua” yang diselenggarakan oleh RuangWaktu – Knowledge Hub for Sustainable [Urban] Development dan Kemitraan Habitat Indonesia pada Kamis, 2 Juli 2020.

Membuat Rencana di tengah ketidakpastian

Membuat Rencana di Tengah Ketidakpastian

Oleh Wicaksono Sarosa, P.hD

Prahara global Covid-19 menciptakan ketidakpastian yang sangat tinggi bagi hampir semua pihak di bumi ini. Kepala negara dan daerah terpaksa harus berhadapan dengan buah simalakama: bereskan urusan kesehatan dulu secepatnya yang berarti menghentikan sementara sebagian besar kegiatan ekonomi atau upayakan penanggulangan wabah dengan sesedikit mungkin dampak negative pada ekonomi, khususnya ekonomi rakyat kecil?

Para pengusaha dan pimpinan organisasi juga menghadapi dilema yang sama: rumahkan karyawan yang berarti produktifitas menurun, jika tidak berhenti sama sekali, atau tetap berproduksi seperti biasa dengan resiko ancaman kesehatan bukan hanya bagi karyawan tapi juga masyarakat luas? Keluarga dan individu pun banyak yang galau: mudik/pulang kampung sebelum dilarang atau tidak sama sekali?

Belum lagi rencana-rencana lain yang sudah matang disiapkan sebelum terjadinya prahara pandemi ini. Pindah ibukota? IPO? Festival? Konferensi? Kelanjutan kompetisi olah raga? Resepsi pernikahan? Banyak acara yang jadi batal atau tertunda. Dan kita semua sulit membuat rencana akibat kita tidak tahu kapan situasi seperti ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan virus korona SARS CoV-2 dapat dikalahkan. Ketidakpastian makro mengakibatkan ketidakpastian mikro (perusahaan, organisasi, individu).

Dalam situasi seperti ini, saya tergelitik untuk melongok tulisan sendiri, “Membuat Rencana di Tengah Ketidakpastian”, yang dimuat di harian Kompas, 10 Juli 2001. Waktu itu, di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, situasi makro di Indonesia diliputi banyak ketidakpastian. Sebagian penyebab adalah sisa-sisa krisis moneter dan ekonomi beberapa tahun sebelumnya, sebagian lagi akibat dari gonjang-ganjing politik yang tidak kunjung stabil. Ketidakpastian yang lebih ekstrim dan meluas sedang kita hadapi saat ini. Masih bergunakah kerangka membaca situasi yang saya tulis 19 tahun yang lalu untuk situasi sekarang? Tidak ada salahnya kita coba lihat.

Empat situasi perencanaan

Artikel lama saya tersebut mengajak pembaca untuk menengok sejenak disiplin ilmu perencanaan (“planning”). Di situ saya merujuk sebuah artikel klasik “Coping with Uncertainty in Planning” di Journal of American Planning Association, 1985, oleh Professor Karen Christensen dari University of California, Berkeley, untuk mencari panduan awal dalam menganalisis keadaan dan menentukan langkah apa yang bisa diambil dalam situasi perencanaan tertentu.

Christensen menyederhanakan berbagai situasi perencanaan ke dalam empat kategori (lihat gambar di bawah). Situasi pertama adalah yang paling kita inginkan, yaitu keadaan di mana kita memiliki kesepakatan tentang tujuan yang ingin dicapai dan memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam situasi ideal seperti itu, perencana atau pengambil keputusan tinggal melakukan proses rasional (“rational process”) untuk mencapai tujuan tersebut. Situasi seperti ini banyak ditemui di “zaman normal” ketika segala sesuatu dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang relatif tinggi.

Situasi kedua adalah ketika semua pihak yang terkait telah bersepakat tentang tujuan bersama, tetapi tidak atau belum mengetahui cara untuk mencapainya. Dalam situasi ini, perencanaan lebih merupakan sebuah proses pembelajaran (“learning process”). Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan yang bisa dilakukan cenderung bersifat inkremental, “trial and error”, eksperimentatif dan mencari inovasi. Karena itu, yang dibutuhkan adalah kreativitas, keterbukaan-pikiran (“open-mindedness”), dan pragmatisme.

Situasi ketiga terjadi saat tidak ada kesepakatan akan tujuan yang hendak dicapai, namun sebenarnya tersedia aturan main untuk menyatukan tujuan-tujuan yang berbeda itu. Dalam situasi ini, perencanaan lebih berupa proses tawar-menawar (“bargaining process”) atau pengupayaan kesepakatan (“consensus building”). Meski diperlukan kemampuan tawar-menawar yang tinggi, namun seringkali hasil dapat dicapai jika yang diutamakan adalah sikap kompromistis dan akomodatif terhadap berbagai kepentingan. Terkadang diperlukan seorang mediator untuk menjembatani pihak-pihak yang berbeda tujuan.

Situasi keempat adalah yang paling tidak diinginkan, di mana baik tujuan maupun cara tidak dapat disepakati pihak-pihak terkait. Situasi dengan ketidakpastian amat tinggi seperti ini dapat mengarah ke kekacauan (chaos). Dalam situasi seperti ini, peran perencanaan amat terbatas. Kalaupun ada, perencanaan lebih merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keteraturan (“search for order”).

Agar perencanaan dapat disusun dan aktivitas dilaksanakan, yang harus dilakukan adalah secara gradual mengubah situasi dari ketidakpastian total (kategori keempat) menuju situasi serba pasti (kategori pertama). Hal ini harus dilakukan bertahap guna menghindari kesepakatan dini tentang tujuan (“premature consensus”) atau ketergesaan dalam menentukan langkah-langkah guna mencapai tujuan (“premature programming”). Jika hal ini terjadi, maka kesepakatan yang didapat akan mudah runtuh dan tujuan justru tidak tercapai.

Situasi kita saat ini

Saat ini kita berada di dalam situasi keempat. Tujuan belum disepakati, cara untuk mengatasi persoalan pun tidak sepenuhnya diketahui. Meskipun semua orang sepakat bahwa kita ingin segera bebas dari pandemi Covid-19 namun sebenarnya belum ada kesepakatan tentang tujuan yang bersifat “immediate”. Apakah tujuan jangka dekat adalah menuntaskan urusan kesehatan masyarakat terlebih dahulu, baru memikirkan hal-hal lain kemudian, ataukah mengupayakan pencegahan penyebaran sebisa mungkin tanpa mematikan ekonomi makro, mikro dan keluarga? Di tataran yang lebih rendah, perusahaan, organisasi bahkan keluarga pun umumnya menghadapi situasi yang kurang lebih sama.

Dalam situasi demikian, tidak ada model perencanaan yang efektif. Sejarah perencanaan mengajarkan kita bahwa situasi seperti ini membutuhkan kehadiran pemimpin kharismatik yang dapat menyatukan tujuan, bukan sekedar pemimpin yang memiliki banyak pengikut tetapi tidak bisa menyatukan pihak-pihak lain. Dengan kharisma serta kemampuan untuk mempersatukan pandangan, pemimpin semacam itu dapat mengubah kondisi dari situasi keempat ke situasi ketiga (di mana tujuan dapat dinegosiasikan karena ada aturan main yang dipatuhi bersama) atau ke situasi kedua (di mana ada kesepakatan akan tujuan, tinggal mencari caranya). Sayangnya pemimpin semacam ini semakin langka di dunia yang masyarakatnya semakin terpecah-pecah dan tidak mudah berkompromi.

Lantas bagaimana?

Apa boleh buat. Jika kesepakatan akan tujuan dan cara tidak bisa segera diwujudkan, maka satu-satunya harapan adalah ketegasan dan konsistensi dari pemegang otoritas tertinggi untuk menggeser keadaan dari yang serba tidak menentu (situasi keempat) ke situasi ketiga atau kedua. Caranya pun terpaksa dengan pendekatan “perintah dan kendali” (“command and control”). Setiap keputusan harus didasari oleh pertimbangan ilmiah dari ahli di bidang terkait. Setiap keputusan harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Tidak boleh ada yang “ngeyel”.

Otoritas tertinggi di sini bisa presiden untuk tingkat negara, kepala daerah untuk daerah, direktur utama untuk perusahaan, ketua pengurus untuk organisasi, kepala rumah tangga untuk keluarga. Sementara itu, bagi individu, yang penting tentukan dan ambil langkah yang paling mudah dilakukan (“low hanging fruit”).

Setelah kita berada di situasi ketiga, di mana otoritas tertinggi sudah memutuskan tujuan terdekatnya maka cara untuk mencapai tujuan tersebut bisa kita diskusikan dan tentukan bersama. Atau, bisa juga otoritas tertinggi sudah menentukan aturan main, maka semua pihak bisa membangun kesepakatan akan tujuan terdekatnya.

Di dua situasi tersebutlah perencanaan baru bisa dilaksanakan dengan lebih efektif. Mungkin perencanaannya masih bersifat inkremental, tapi tidak boleh terfragmentasi. Tahap demi tahap, baik tujuan maupun langkah perlu dievaluasi untuk melihat apakah sudah pada jalur yang benar atau perlu ada koreksi. Evaluasi yang baik selalu membutuhkan transparansi akan data yang mendekati kenyataan, sehingga semua pihak bisa memiliki pandangan yang sama tentang situasi yang ada.

Namun, mengingat ketidakpastian yang masih sangat tinggi, setiap rencana perlu disertai dengan rencana cadangan (“Plan B”). Rencana cadangan ini sudah harus disiapkan sebelum melangkah dengan rencana yang dipilih, bukan baru dicari-cari ketika Plan “A” tidak berjalan. Bahkan, jika dirasa perlu, kita juga harus sudah siap dengan skenario terburuk (“worst case scenario”) tanpa harus menjadi panik. Rencana komprehensif baru bisa disusun ketika kita berada pada situasi perencanaan yang pertama di mana tujuan dan cara sudah sama-sama disepakati sehingga bisa dituruti oleh pihak-pihak terkait.

Memang sulit membuat rencana di tengah ketidakpastian yang tinggi. Meskipun demikian langkah-langkah inkremental tetap dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian situasi, sehingga kemudian kita bisa membuat rencana. Jika kita mempunyai tujuan tapi sumberdaya terbatas, kita memang harus punya rencana. Tidak harus jangka panjang. Cukup selangkah demi selangkah. Tanpa itu, tujuan hanya akan menjadi mimpi.

Wicaksono Sarosa, pekerja arus pengetahuan (knowledge worker) di Ruang Waktu Knowledge-Hub for Sustainable [Urban] Development dan beberapa organisasi lain.